REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi II DPR Yanuar Prihatin menanggapi adanya permintaan agar Komisi II DPR menunda pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu. Ia mengatakan bahwa pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu akan terus berjalan.
"Di DPR nggak ada tanda-tanda untuk ditunda pembahasannya," kata Yanuar kepada Republika.co.id, Ahad (24/1).
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut mengatakan proses pembahasan saat ini sudah berjalan di Komisi II. Bahkan sudah dilakukan harmonisasi di Baleg.
"Proses penyempurnaan RUU Pemilu sebagai inisiatif DPR terus berlanjut di DPR. Ini semua adalah proses yang berjalan sesuai dengan kesepakatan fraksi-fraksi di DPR," ujarnya.
Sebelumnya Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus meminta lembaganya membatalkan pembahasan RUU tentang Pemilu. RUU itu rencananya meliputi pemilihan presiden, pemilihan legislatif, dan pemilihan kepala daerah.
"Banyak hal yang fundamental dijadikan alasan agar RUU Pemilu ditunda atau dibatalkan untuk dibahas. Setelah dilakukan kajian yang mendalam dan komprehensif, terutama menyangkut kasus pandemi Covid-19 yang makin mengganas," kata Guspardi di Jakarta, Sabtu (23/1).
Menurut dia, kasus harian positif Covid-19 di Indonesia kembali mencetak rekor. Tercatat sampai Kamis (21/1), pasien terkonfirmasi sudah mencapai 951.651 orang dan pasien meninggal berjumlah 27.203 orang, sekaligus menempatkan Indonesia pada peringkat 3 negara dengan kasus positif tertinggi di Asia.
"Melihat dan mengamati kondisi pandemi Covid-19 yang makin rawan, tentu akan lebih baik energi kita ditumpahkan untuk bagaimana agar masyarakat terhindar dari wabah yang sudah hampir satu tahun melanda negara kita. Jadi lebih baik fokus pada penanganan pandemi dan mengutamakan keselamatan masyarakat," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
