REPUBLIKA.CO.ID, oleh Rizky Suryarandika, Dessy Suciati Saputri, Rr Laeny Sulistyawati
Epidemiolog dan peneliti pandemi dari Griffith University Australia, Dicky Budiman menilai, penularan Covid-19 di Indonesia bisa semakin tak terkendali yang berdampak pada kekacauaan di fasilitas kesehatan (faskes). Dicky pun mengusulkan sebaiknya pemerintah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) daripada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Dicky menekankan pentingnya pemberlakuan PSBB untuk menopang 3T (tracing, testing dan treatment). Pemberlakukan PPKM dianggap tak bisa memperkuat 3T.
Selama ini, Dicky mengingatkan, 3T seharusnya merupakan kebijakan utama pengentasan Covid-19. Sedangkan, PPKM atau PSBB hanya bersifat kebijakan pendukung 3T.
"Harusnya PSBB yang sesuai regulasi. Itulah salah satu bentuk lockdown agar semua aktivitas sosial berhenti. Kotanya dimatikan dulu untuk perkuat pelaksaan 3T. Sehingga (3T) jadi optimal dan mengejar ketertinggalan dari penularan virus," kata Dicky pada Republika, Jumat (22/1).
Dicky mengkhawatirkan penularan Covid-19 bisa terus meluas jika penguatan 3T urung dilakukan. Kemudian imbasnya fasilitas kesehatan (faskes) makin kerepotan menangani pasien Covid-19 yang kian membludag.
"Penularan bisa makin besar dan chaos di faskes dan naiknya kematian makin besar," ujar Dicky.
Dicky juga mewanti-wanti kemungkinan angka kematian terus melonjak hingga 500 per hari. Untuk saat ini, angka kematian harian di Tanah Air sudah mencapai 300an.
"Ini yang harus diantisipasi dan dicegah. Ini tunjukkan pandemi makin tidak terkendali. Bukannya buat versi baru PSBB (PPKM) tapi PSBB lah yang harus dilakukan," ucap Dicky.
Diketahui, PPKM dilanjutkan kembali selama 14 hari sampai 8 Februari 2021, setelah PPKM pertama berakhir pada 25 Januari 2021. Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, kebijakan PPKM diperpanjang karena angka penularan di tujuh provinsi yang menjalankan PPKM masih belum menunjukkan perbaikan. Tujuh provinsi itu antara lain Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali.
Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi selama sepekan pelaksanaan PPKM, 46 kabupaten/kota menunjukkan peningkatan kasus aktif Covid-19, 24 kabupaten/kota mengalami penurunan, dan 3 kabupaten/kota yang stagnan. Dari indikator kematian, ada 44 kabupaten/kota yang angka kematiannya meningkat dan 29 kabupaten/kota menurun.
Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Reisa Broto Asmoro menyampaikan, kondisi kecukupan tempat tidur rumah sakit di berbagai daerah saat ini mengkhawatirkan. Rasio pemanfaatan ruang ICU dan tempat isolasi pun sudah semakin tinggi yakni lebih dari 60 persen.
Satgas mencatat, BOR (bed occupancy rate) di DKI Jakarta bahkan telah mencapai lebih dari 80 persen. Sedangkan tingkat BOR di DIY mencapai 76 persen, Jawa Barat sebesar 73 persen, Banten sebesar 72 persen, Kalimantan Timur sebesar 69 persen, Sulawesi Tengah sebesar 68 persen, Bali sebesar 68 persen, Jawa Timur sebesar 67 persen, dan Jawa Tengah sebesar 65 persen.
“Kecukupan tempat tidur rumah sakit sudah mengkhawatirkan,” ujar Reisa saat konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (21/1).
Saat ini, jumlah kasus aktif juga semakin meningkat seiring dengan bertambahnya kasus terkonfirmasi positif. Satgas melaporkan, kasus aktif per hari ini bahkan telah mencapai lebih dari 150 ribu pasien.
Reisa menekankan, kapasitas layanan kesehatan seperti dokter dan perawat juga terbatas. Mereka tak hanya menangani para pasien Covid-19, namun juga pasien dengan kondisi penyakit lainnya.
Karena itu, ia meminta agar masyarakat patuh menjalankan disiplin protokol kesehatan. Seperti mengenakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan juga menghindari kerumunan guna mencegah penularan yang lebih luas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
