Thursday, 3 Ramadhan 1442 / 15 April 2021

Thursday, 3 Ramadhan 1442 / 15 April 2021

China Jatuhkan Sanksi pada 28 Pejabat Era Trump

Kamis 21 Jan 2021 09:08 WIB

Rep: Lintar Satria/Antara/ Red: Christiyaningsih

 Menteri luar negeri AS era Trump, Mike Pompeo. Ilustrasi.

Menteri luar negeri AS era Trump, Mike Pompeo. Ilustrasi.

Foto: AP/Maya Alleruzzo/Pool AP
Sebanyak 28 mantan pejabat dan keluarga dekat akan dilarang memasuki China daratan

REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING - China mengatakan ingin bekerja sama dengan pemerintahan baru AS Presiden Joe Biden. Negara ini juga mengumumkan sanksi terhadap mantan menteri luar negeri Mike Pompeo "yang berbohong dan menipu" dan 27 pejabat tinggi lain di bawah Donald Trump.

Langkah yang diumumkan pada Rabu (20/1) itu merupakan tanda kemarahan China, terutama atas tuduhan yang dibuat Pompeo pada hari terakhirnya di kantor. Pompeo menuduh China melakukan genosida terhadap Muslim Uighur. Penilaian ini juga dibenarkan oleh Anthony Blinken yang dipilih Biden untuk menggantikan Pompeo.

Dalam penolakan yang mencolok atas hubungannya dengan Washington di bawah Trump, kementerian luar negeri China mengumumkan sanksi itu dalam sebuah pernyataan yang muncul di lamannya sekitar waktu Biden mengambil sumpah presiden.

Pompeo dan yang lain telah "merencanakan, mempromosikan, dan melaksanakan serangkaian langkah gila, sungguh-sungguh mencampuri urusan dalam negeri China, merongrong kepentingan China, menyinggung rakyat China, dan secara serius mengganggu hubungan China-AS". Demikian pernyataan yang dirilis China.

Pejabat lain yang sedang lengser dan mantan pejabat Trump yang dijatuhi sanksi termasuk kepala perdagangan Peter Navarro, Penasihat Keamanan Nasional Robert O'Brien dan John Bolton, Menteri Kesehatan Alex Azar, duta besar PBB Kelly Craft, dan mantan ajudan utama Trump, Steve Bannon.

Sebanyak 28 mantan pejabat dan anggota keluarga dekat akan dilarang memasuki China daratan, Hong Kong, atau Makao. Perusahaan serta institusi yang terkait dengan mereka dilarang melakukan bisnis dengan China.

Pompeo dan lainnya yang diberi sanksi tidak menanggapi permintaan komentar. Departemen Luar Negeri AS juga tidak menanggapi.

Brian O'Toole, pakar sanksi di wadah pemikir Atlantic Council, melihat langkah China sebagai pembalasan dan "pernyataan politik lebih dari apa pun".

"Saya menduga mereka akan kembali menerapkan kasus-per kasus daripada pembatasan yang dirumuskan dengan baik," katanya.

China telah menjatuhkan sanksi kepada anggota parlemen AS dalam setahun terakhir. Namun menargetkan mantan dan pejabat AS yang sedang lengser adalah ekspresi penghinaan yang tidak biasa.

Pompeo, yang melakukan rentetan tindakan terhadap China di pekan-pekan terakhir masa jabatannya, menyatakan pada Selasa bahwa China telah melakukan "genosida dan kejahatan kemanusiaan" terhadap Muslim Uighur.

Blinken mengatakan pada Selasa bahwa dia setuju dengan penilaian tersebut. "Memaksa pria, wanita, dan anak-anak ke dalam kamp konsentrasi; sebenarnya mencoba mendidik kembali mereka untuk menjadi penganut ideologi Partai Komunis China, semua itu menyuarakan upaya melakukan genosida," kata Blinken.

China berulang kali menolak tuduhan pelanggaran di wilayah Xinjiang. Tim penilai Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan setidaknya satu juta orang Uighur dan Muslim lain ditahan di kamp-kamp.

Menanggapi tuduhan Xinjiang, juru bicara kementerian luar negeri China Hua Chunying memberi pernyataan pada jumpa pers. "Pompeo membuat begitu banyak kebohongan dalam beberapa tahun terakhir, dan ini cuma kebohongan besar lain," ujarnya.

"Politikus AS ini terkenal karena berbohong dan menipu, membuatnya jadi bahan tertawaan dan seorang badut."

Hua mengatakan China berharap pemerintahan baru itu akan bekerja sama dengan China dalam semangat saling menghormati, menangani perbedaan dengan patut, dan melakukan lebih banyak kerja sama saling menguntungkan di lebih banyak sektor.

"Kami berharap pemerintahan baru AS dapat memiliki penilaian yang masuk akal dan berpikiran dingin tentang masalah Xinjiang, di antara masalah lain," kata Hua.

sumber : Reuters
BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA