Thursday, 24 Ramadhan 1442 / 06 May 2021

Thursday, 24 Ramadhan 1442 / 06 May 2021

LPSK Harap Pemerintah Awasi Bansos Penyandang Disabilitas

Rabu 20 Jan 2021 20:36 WIB

Red: Ratna Puspita

Wakil Ketua LPSK, Antonius Prijadi Soesilo Wibowo (Tengah)

Wakil Ketua LPSK, Antonius Prijadi Soesilo Wibowo (Tengah)

Foto: Republika TV/Muhamad Rifani Wibisono
LPSK harap pemerintah memberikan perhatian lebih kepada penyandang disabilitas.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Antonius PS Wibowo mengharapkan pemerintah secara ketat mengawasi penyaluran bantuan sosial kepada penyandang disabilitas. Hal tersebut dia sampaikan berkaitan dengan adanya dugaan korupsi bantuan sosial 2020 yang diduga menyasar alokasi untuk penyandang disabilitas.

"(LPSK) berharap pemerintah secara ketat mengawasi penyaluran bansos dan memberikan perhatian lebih kepada penyandang disabilitas, khususnya bagi mereka yang menjadi korban tindak pidana," ujar Antonius dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (20/1).

Selain mengawasi penyaluran bantuan sosial, LPSK juga meminta pemerintah untuk mulai memikirkan kelanjutan kehidupan sosial para penyandang disabilitas tersebut ke depan. Dia berharap pemerintah pusat maupun daerah dapat menyediakan anggaran khusus untuk korban tindak pidana, khususnya bagi penyandang disabilitas.

Baca Juga

Pemerintah diharapkan membuat nomenklatur anggaran yang secara eksplisit menyebutkan peruntukan untuk korban tindak pidana, bukan dimasukkan dalam kategori warga miskin seperti yang terjadi saat ini. “Bantuan dari pemerintah untuk penyandang disabilitas korban tindak pidana itu diharapkan bukan hanya dikucurkan pada saat pandemi saja, namun lebih baik jika memang tersedia anggaran khusus di dalam APBN atauAPBD” ujar Antonius.

Antonius mengatakan, saat ini LPSK juga telah memberikan perlindungan kepada kurang lebih 13 orang terlindung dengan status penyandang disabilitas selama tahun 2020, di mana kebanyakan dari mereka merupakan korban kekerasan seksual. “Mayoritas dari terlindung tersebut kami berikan program perlindungan berupa pendampingan pada saat menjalani proses hukum, selain itu mereka juga menerima bantuan psikologis, psikososial, dan fasilitasi restitusi," kata dia.

Menurut Antonius, program perlindungan LPSK kepada penyandang disabilitas korban tindak pidana merupakan wujud nyata pelaksanaan International Convention on the Rights of Person with Disability di Indonesia, khususnya tentang penerapan access to justice.

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA