REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberikan izin usaha perusahaan pergadaian PT Biru Gadai Indo. Hal ini berdasarkan keputusan dewan komisioner OJK yang tertuang dalam KEP-7/NB.1/2021 pada 12 Januari 2021.

Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) I Anggar Budhi Nuraini mengatakan pemberian izin usaha tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Anggota Dewan Komisioner atas perusahaan tersebut. “Dengan diberikannya pemberlakuan izin usaha perusahaan, maka PT Biru Gadai Indo diwajibkan agar dalam menjalankan kegiatan usaha selalu menerapkan praktik usaha yang sehat dan senantiasa mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (20/1).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 POJK Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian, maka perusahaan wajib mencantumkan keterangan secara jelas di setiap kantornya seperti nama dan logo perusahaan. Lalu nomor, tanggal izin usaha dan pernyataan bahwa perusahaan diawasi OJK. "Kemudian tingkat bunga pinjaman atau imbal hasil bagi perusahaan penyelenggara usaha serta biaya administrasi," ucapnya.

Menurutnya permohonan izin Gadai Prima Nusantara sebagai perusahaan gadai sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) POJK Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian (POJK Nomor 31) yang mengatur bahwa perusahaan pergadaian dapat melakukan kegiatan usaha setelah memperoleh izin usaha dari OJK. Adapun sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) POJK Nomor 31, Gadai Prima Nusantara wajib menjalankan usaha paling lama 30 hari kerja sejak tanggal dimulainya kegiatan usaha.

Ikuti Whatsapp Channel Republika