REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jawa Timur (Jatim), Wahi Wahyudi mengakui kebutuhan guru di wilayah setempat cukup tinggi. Wahid mengaku, pihaknya pun telah mengajukan 14.223 kuota guru ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbu) pada 2021. 

"Jumlahnya sesuai dengan guru yang pensiun tahun 2020/2021. Kami berharap melalui perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bisa mengakomodir kebutuhan guru di Jatim," ujar Wahid di Surabaya, Rabu (20/1).

Wahid menyatakan, yang bisa mendaftar untuk mengikuti perekrutan PPPK ini maksimal berusia 59 tahun. Wahid menambahkan, Dindik Jatim tahun ini akan mengutamakan guru tidak tetap (GTT) supaya dapat ikut PPPK. Sedangkan pegawai tidak tetap (PTT) masih belum. 

Wahid melanjutkan, di tahap pertama, tenaga PPPK dengan formasi guru akan diprioritaskan untuk sekolah negeri. Sedangkan guru swasta sudah disampaikan ke Kemendikbud agar diberikan solusi. Karena pembukaan UUD 45 mengamanatkan bahwa tugas negara mencerdaskan kehidupan bangsa. 

"Sehingga negara punya tugas yang harus dipenuhi. Dan seyogyanya pemerintah bertanggung jawab menjaga kualitas pendidikan lembaga pendidikan swasta," ujarnya.

Melalui PPPK, lanjut Wahid, akan sangat menguntungkan bagi para tenaga guru untuk meningkatkan kualitas dari Sumber Daya Manusia (SDM) GTT. Apabila kebutuhan pokok telah terpenuhi maka guru dapat konsentrasi untuk meningkatkan kualitas SDM.  "Untuk CPNS, akan tetap ada. Tapi kita belum tahu kapan akan dibuka oleh Kemendikbud," kata dia.

Sebelumnya, Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jatim, Teguh Sumarno mengungkapkan, wilayah setempat hingga saat ini masih kekurangan banyak guru atau tenaga pengajar. Bahkan di beberapa daerah, kekurangan guru mencapai ribuan. Kota Madiun contohnya, kekurangan guru di daerah tersebut diestimasikan mencapai 1.500 guru. "Kemudian Kabupaten Ponorogo kurang sekitar 2.800 guru dan Kota Surabaya ditaksir lebih besar lagi," ujar Teguh.

Ikuti Whatsapp Channel Republika