Selasa 19 Jan 2021 20:55 WIB

Pemerintah DKI Koordinasi dengan Pusat Terkait Kapasitas RS

Pemprov DKI akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait kapasitas RS.

Rep: Flori Sidebang/ Red: Yudha Manggala P Putra
Petugas medis mengendarai ambulan saat mengantarkan pasien covid-19. Ilustrasi
Foto: Republika/Thoudy Badai
Petugas medis mengendarai ambulan saat mengantarkan pasien covid-19. Ilustrasi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kapasitas ketersediaan rumah sakit rujukan Covid-19 di Jakarta hampir penuh. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memberikan dukungan bantuan kepada daerah-daerah sekitar Ibu Kota dalam mempersiapkan kapasitas rumah sakit hingga ICU.

"Pak gubernur sudah berkoordinasi dengan pemerintah pusat, melalui pemerintah pusat nanti akan mengkoordinasikan dukungan bantuan bagi daerah-daerah selain Jakarta agar dapat juga mempersiapkan rumah sakit, tempat tidur, ruang ICU, dan sebagainya, kata Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria di Balai Kota Jakarta, Selasa (19/1) malam.

Baca Juga

Ariza menuturkan, fasilitas kesehatan menangani Covid-19 di daerah-daerah lain, khususnya di sekitar Jakarta, perlu ditingkatkan. Sebab, menurut dia, jika wilayah penyangga Jakarta tidak mendapatkan dukungan lebih dari pemerintah pusat, maka akan berdampak pada ketersediaan fasilitas kesehatan di Ibu Kota yang kasus aktif Covidnya pun masih tinggi.

"Pak gubernur berkoordinasi dengan pemerintah pusat berharap nanti pemerintah pusat bisa mengambil alih, memimpin agar ada peningkatan fasilitas di sekitar Bodetabek. Sehingga ketersediaan fasilitas di Jakarta bisa terus meningkat, tapi okupansi turun," jelas dia.

Ia menilai, tidak cukup jika Jakarta saja yang meningkatkan fasilitas kesehatan penanganan Covid-19, sedangkan daerah lainnya tidak mendapatkan dukungan. Oleh karena itu, Ariza sangat berharap pemerintah pusat dapat turut meningkatkan fasilitas kesehatan khusus penanganan virus corona.

"Mudah-mudahan pemerintah pusat dapat menambah nih dukungan terkait fasilitas yang selama ini sudah ada sesungguhnya dan diharapkan ada peningkatan bagi daerah di Bodetabek. Artinya koordinasi ini memang harus dipimpin pemerintah pusat," tutur Ariza.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement