REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyampaikan evaluasinya terkait penyebab banjir di Kalimantan Selatan (Kalsel). Di antaranya lokasi banjir berada di sepanjang alur Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito yang kondisi infrastruktur ekologisnya sudah tidak memadai, sehingga tidak mampu menampung aliran air yang masuk.
"Dari evaluasi yang ada, kondisi infastruktur ekologisnya yaitu jasa lingkungan pengatur air sudah tidak memadai sehingga tidak mampu lagi menampung aliran air masuk," ujar Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) KLHK Karliansyah dalam diskusi daring, Selasa (19/1).
Ia mengatakan, banjir dengan ketinggian 0,5-2 meter bahkan empat meter terjadi sejak 10-17 Januari 2021 di 11 dari 13 kabupaten/kota, kecuali Kabupaten Tabalong dan Kotabaru. Ia menjelaskan, penyebab banjir secara umum pada DAS Barito yang berada di wilayah Kalsel terjadi akibat cuaca ekstrem.
Menurut dia, curah hujan harian pada 9-13 Januari 2021 lebih tinggi delapan sampai sembilan kali lipat dibandingkan curah hujan normal pada Januari 2020. Air yang masuk ke sungai Barito sebanyak 2,08 miliar meter kubik melebihi kapasitas sungai kondisi normal yang hanya dapat menampung air 238 juta meter kubik.
Di sisi lain, kata Karliansyah, sistem drainase pun tidak mampu mengalirkan air dengan volume yang besar. Daerah banjir berada pada titik pertemuan dua anak sungai yang cekung dan morfologinya merupakan meander serta fisiografinya berupa tekuk lereng, sehingga terjadi akumulasi air dengan volume yang besar.
Selain itu, lanjut dia, lokasi banjir umumnya berada di daerah datar dan elevansi rendah dan bermuara di laut sehingga merupakan daerah akumulasi air dengan tingkat drainase rendah. Ditambah lagi beda tinggi hulu-hilir sangat besar, sehingga pasokan air dari hulu dengan energi dan volume yang besar menyebabkan waktu konsentrasi air berlangsung cepat dan menggenangi dataran banjir.
DAS Barito ini merupakan DAS lintas provinsi dengan total 6,2 juta hektare, dan yang melintasi Kalimantan Selatan seluas 1,8 juta hektare. Dari luas itu, proporsi luas areal berhutan DAS Barito di Kalsel hanya 18,2 persen, terdiri dari hutan alam 15 persen dan 3,2 persen hutan tanaman.
Sedangkan, sisanya seluas 81,8 persen merupakan proporsi luas areal tidak berhutan. Areal ini dudominasi pertanian lahan kering campur semak 21,4 persen, sawah 17,8 persen, serta perkebunan seperti sawit dan lainnya 13 persen.
"Dari tahun 1990 sampai 2019 maka penurunan luas hutan alam itu sebesar 62,8 persen. Yang paling besar terjadi antara tahun 1990 sampai tahun 2000 sebesar 55,5 persen," kata Karliansyah.
Sekretaris Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK Hanif Faisol mengatakan, pengurangan luas hutan juga terjadi karena 2,7 juta dari 3,6 juta penduduk Kalsel tinggal di sekitar DAS Barito. Dengan demikian, kegiatan pertanian, perkebunan karet, perkebunan sawit sangat masif di wilayah DAS Barito.
Namun, menurut Hanif, tidak ada pelanggaran yang serius dari pemegang izin usaha pemanfaatan hutan alam, hutan tanaman, maupun izin penggunaan kawasan hutan. Selain itu, kata dia, kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) di DAS Barito sejak 2010-2019 seluas 10.155 hektare.
"Jadi secara numerik sebenarnya kegiatan RHL di Kalimantan Selatan ini lebih besar daripada lahan kritis di kawasan Barito di angka 5.000 sekian," tutur Hanif.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
