Selasa 19 Jan 2021 14:55 WIB

Soal Beras Vietnam, Bareskrim: Masih dalam Penyelidikan 

Beras impor akan sangat menganggu petani karena berpotensi menekan harga.

Rep: Haura Hafizhah/ Red: Agus Yulianto
Sejumlah pekerja memasukkan beras ke dalam karung di Pasar Induk Cipinang , Jakarta. (Ilustrasi)
Foto: Prayogi/Republika
Sejumlah pekerja memasukkan beras ke dalam karung di Pasar Induk Cipinang , Jakarta. (Ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Pol Helmy Santika menanggapi terkait beras impor asal Vietnam sebanyak 300 ton yang masuk ke pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur. Diduga, beras itu diimpor secara ilegal.

Menurutnya, hal tersebut masih dalam tahap penyelidikan. "Saat ini masih dalam tahap penyelidikan. Ya melakukan pendalaman tentang kepemilikan dan bagaimana prosesnya ada beras impor secara ilegal bisa masuk ke Indonesia. Kami sudah cek juga ke Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur," katanya saat dihubungi Republika, Selasa (19/1).

Dia juga belum bisa memastikan kapan akan memeriksa semua pihak yang berkaitan dengan beras impor secara ilegal tersebut. "Semua pihak yang terkait, pasti akan kami konfirmasi dan minta keterangannya," kata dia.

Sebelumnya diketahui, Wakil Ketua Komisi IV, Dedi Mulyadi mempertanyakan adanya beras impor asal Vietnam sebanyak 300 ton yang masuk ke pasar tradisional. Pihaknya pun meminta tindak lanjut Kementerian Pertanian untuk ikut mengambil tindakan.

"Di pasar hari ini ada beras impor dari Vietnam dibanderol Rp 9.000 per kilogram, yang impor Sarinah. Apakah Kementan mengetahui? Apa Badan Karantina Pangan tahu?" kata Dedi dalam Rapat Dengar Pendapat pada Senin (18/1).

Dia mengatakan, beras impor akan sangat menganggu petani karena berpotensi menekan harga beras dalam negeri. Dia pun mewanti-wanti agar harga beras petani tidak jatuh karena pemerintah baru saja menaikkan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi yang berperan besar dalam biaya produksi beras.

"Mohon kalau bapak memang tidak izinkan itu, saya minta Kementan bikin konferensi pers, kemudian mengambil langkah-langkah hukum," kata dia.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement