REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi II DPR menggelar rapat kerja dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait evaluasi pelaksaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengeklaim, pelaksanaan pilkada 2020 berjalan lancar, khususnya pada tahapan kampanye yang dianggap paling rawan lantaran dikhawatirkan dapat menjadi klaster covid-19.
"Kita melihat bahwa periode kampanye relatif sekali lagi berjalan lancar," kata Tito, Selasa (19/1).
Tito mengatakan, keberhasilan tahapan kampanye pada Pilkada 2020 lalu tidak lepas dari adanya Peraturan KPU (PKPU) tentang tata cara kampanye yang membatasi kampanye hingga 50 orang. Selain itu, Kemendagri juga menggelar rapat yang cukup intens untuk melakukan monitoring dan evaluasi pada tahapan kampanye.
Kemendagri juga secara khusus membentuk tiga desk khusus pelaksanaan pilkada. Desk pilkada, desk monitoring dari dirjen otonomi daerah, dan dirjen administrasi wilayah yang berkaitan dengan masalah covid. "Tiga desk inilah yang terus aktif melaksanakan monitoring agar aturan-aturan yang sudah dibuat oleh KPU serta aturan-aturan nasional yang lain berkaitan dengan terutama pandemi covid ini dapat ditegakkan," ujarnya.
Selain itu, Tito menyebut pada masa tenang pelaksanaan juga berjalan dengan sangat baik. Pencopotan alat peraga kampanye dilakukan oleh pasangan calon bersama dengan satpol PP, TNI-Polri.
"Tidak terjadi kejadian yang sangat signifikan selama masa tenang," tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
