Selasa 19 Jan 2021 05:54 WIB

Puan Minta Dunia Bersatu Bantu Palestina Hadapi Covid-19

Menkes Israel mengatakan pihaknya tak punya wajib memasok vaksin ke Palestina.

Rep: Febrianto Adi Saputro/ Red: Ratna Puspita
Ketua DPR Puan Maharani
Foto: ANTARA/Rivan Awal Lingga
Ketua DPR Puan Maharani

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan pandemi Covid-19 merupakan momentum yang tepat bagi dunia untuk bersatu membantu Palestina. Ia mendesak komunitas internasional untuk membantu atasi pandemi Covid-19 di Palestina

"Terdapat kebutuhan mendesak untuk membantu rakyat Palestina mengatasi Covid-19, termasuk memberikan akses terhadap vaksin," kata Puan dalam keterangan tertulisnya, Senin (18/1).

Baca Juga

Ia mengatakan rakyat Palestina berhak mendapatkan akses vaksinasi Covid-19 seperti warga dunia lainnya. Pernyataan tersebut menanggapi pernyataan Menteri Kesehatan Israel Yuli Edelstein yang mengatakan Pemerintah Israel tak memiliki kewajiban atau tanggung jawab untuk memasok vaksin Covid-19 kepada warga Palestina di Tepi Barat dan Gaza.

"Pandemi Covid-19 dapat digunakan sebagai momentum untuk mendesak rekonsiliasi faksi-faksi di Palestina. Rakyat Palestina saat ini harus bersatu menghadapi pendudukan Israel dan mengatasi pandemi Covid-19," ujarnya.

Puan hadir dalam acara "Al-Quds brings us together –  Together against normalization of relations with the Zionist regime" yang berlangsung di Teheran, Iran, 18 Januari 2021 secara virtual. Pada acara tersebut, politikus PDIP itu juga menyerukan kepada semua negara untuk tetap solid dan terus memperkuat dukungan terhadap Palestina agar bangsa Palestina dapat berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. 

Puan juga mengatakan komitmen Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina tidak pernah berubah. Menurut Puan, Palestina adalah satu-satunya peserta Konferensi Bandung 1955 yang hingga kini belum merdeka sehingga Indonesia memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan kemerdekaan rakyat Palestina.

"Saya ingin menegaskan dukungan kuat Indonesia terhadap 'Solusi Dua Negar' dan dukungan terhadap rakyat Palestina untuk mencapai haknya sesuai batas sebelum tahun 1967 dan Yerusalem Timur sebagai ibukotanya,” kata Puan.

Ia mengatakan, langkah sejumlah negara melakukan normalisasi hubungan dengan Israel tidak membantu proses perdamaian dan upaya Palestina meraih kemerdekaannya secara penuh. "Yang diperlukan saat ini adalah tekanan kepada Israel agar tidak melanjutkan kebijakan unilateral aneksasi dan penjajahannya di wilayah Palestina," ujar mantan menteri koordinator pembangunan manusia dan kebudayaan (menko PMK) tersebut.

Selain itu, Puan juga mengingatkan perlunya membangun hubungan dengan pemerintahan AS yang baru untuk mendapatkan dukungan bagi 'Solusi Dua Negara' sebagai dasar proses perdamaian. 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement