Saturday, 15 Rajab 1442 / 27 February 2021

Saturday, 15 Rajab 1442 / 27 February 2021

Kabinet Jerman Berselisih Soal Pelonggaran Pembatasan

Senin 18 Jan 2021 05:19 WIB

Rep: Lintar Satria/ Red: Christiyaningsih

Penghuni panti jompo berusia sembilan puluh dua tahun Gertrud Vogel mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 di Cologne, Jerman, Minggu, 27 Desember 2020. Orang yang sudah divaksin Covid-19 di Jerman diusulkan dapat pelonggaran pembatasan. Ilustrasi.

Penghuni panti jompo berusia sembilan puluh dua tahun Gertrud Vogel mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 di Cologne, Jerman, Minggu, 27 Desember 2020. Orang yang sudah divaksin Covid-19 di Jerman diusulkan dapat pelonggaran pembatasan. Ilustrasi.

Foto: AP/Martin Meissner
Orang yang sudah divaksin Covid-19 di Jerman diusulkan dapat pelonggaran pembatasan

REPUBLIKA.CO.ID, BERLIN -- Menteri-menteri Jerman mengatakan orang yang sudah divaksin Covid-19 seharusnya diizinkan ke restoran dan bioskop. Artinya mereka mendapatkan kebebasan lebih dulu daripada orang yang belum divaksin.  

Hal ini bertentangan dengan pernyataan anggota kabinet lainnya yang menentang kebebasan khusus bagi mereka yang sudah divaksin. Menteri Luar Negeri Heiko Maas mengatakan peraturan pembatasan sosial diterapkan untuk menahan laju penyebaran virus dan mengurangi beban rumah sakit.

"Belum ada klarifikasi yang menyakinkan sejauh mana orang yang sudah divaksin dapat menulari orang lain," kata Maas pada surat kabar Bild am Sonntag, Ahad (17/1).

"Namun yang jelas, orang yang sudah divaksin tidak akan lagi mengambil ventilator dari siapa pun. Hal ini menghilangkan setidaknya alasan untuk membatasi hak-hak fundamental," tambahnya.

Berdasarkan pusat penyakit menular Jerman, Robert Koch Institute, hingga Jumat (15/1) Jerman sudah memvaksin sekitar satu juta orang. Data statistik menunjukkan saat ini Jerman dihuni sekitar 83,2 juta orang.

Pernyataan Maas bertentangan dengan menteri-menteri Jerman lain yang menentang hak khusus. Sebab dikhawatirkan dapat mengarah pada ketimpangan di masyarakat ketika tidak semua orang dapat divaksin.

Juru bicara Kementerian Kehakiman Jerman mengatakan 'tidak mungkin' memperlakukan orang yang sudah dan belum divaksin dengan cara berbeda. Saat belum ada bukti ilmiah vaksinasi mencegah penularan virus.

Juru bicara kementerian kesehatan juga membantah gagasan Maas tersebut. Sementara juru bicara bidang kesehatan Partai Free Democrats di parlemen Andrew Ullmann mengatakan keuntungan atas vaksin hanya dapat dilakukan saat vaksinasi sudah dapat dilakukan semua orang.

Maas mengatakan pemerintah juga membatasi orang yang memiliki bioskop, gedung teater, dan museum. Menurutnya di satu titik  pengusaha-pengusaha di industri itu memiliki hak membuka kembali usaha mereka.

sumber : Reuters
BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA