REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH -- Pengumuman Presiden Palestina Mahmoud Abbas yang memutuskan akan menggelar pemilihan parlemen dan Presiden pertama dalam 15 tahun disebut akan meningkatkan harapan persatuan rakyat Palestina. Meski demikian, banyak pihak meragukan hal itu.
Dilansir Arab News, Kantor Kepresidenan menyebut akan mengadakan pemilihan legislatif pada 22 Mei dan pemungutan suara Presiden pada 31 Juli. Ketua Komisi Pemilihan Umum Pusat Palestina Hanna Naser mengatakan pada konferensi pers sehari sebelumnya bahwa keputusan itu akan mengantarkan proses demokrasi yang sangat dibutuhkan.
Ia mengaku pemilu akan transparan dan akan menghasilkan dewan legislatif yang lebih efektif. "Setelah 15 tahun tanpa badan legislatif, penting untuk memiliki akuntabilitas melalui dewan yang dipilih oleh rakyat," katanya.
Sekretaris gerakan Fatah dan kekuatan kunci di balik kesepakatan pemilu, Jibril Rajoub, mengatakan di TV Palestina bahwa keputusan itu merupakan terobosan besar dan mencerminkan komitmen Palestina terhadap prinsip-prinsip demokrasi. Komisi Pemilihan disebutnya akan bertanggung jawab atas semua aspek pemungutan suara dan pertemuan semua faksi Palestina pekan depan di Kairo.
Menteri urusan sipil dan anggota Komite Sentral Fatah, Hussein Sheikh, menuturkan keputusan presiden adalah langkah penting untuk memperkuat demokrasi. "Persatuan dalam rezim politik memastikan akhir perpecahan dan akan menciptakan visi persatuan yang bertujuan untuk mengakhiri pendudukan dan kebebasan bagi rakyat kami," katanya.
Hamas menyambut baik keputusan tersebut yang mencakup komitmen semua peserta bahwa PLO mewakili Palestina dan bertanggung jawab atas urusan luar negeri dan negosiasi. Keputusan tersebut menetapkan pemilihan untuk 132 anggota dewan legislatif yang akan mencakup warga Palestina di Tepi Barat dan Gaza.
Dosen di Universitas Bir Zeit dan mantan menteri, Ghassan Khatib, mengatakan meski sangat mendukung pemilu dia khawatir dengan kualitas jajak pendapat. “Saya khawatir pemilu akan mencerminkan keinginan elite politik karena daftarnya akan bersifat nasional dan akan dibuat oleh para pemimpin politik yang mungkin kurang memperhatikan masyarakat lokal dan kebutuhan mereka,” katanya.
Khatib, yang mendirikan Pusat Studi Komunikasi Yerusalem, mengatakan jajak pendapat menunjukkan bahwa Fatah dapat memenangkan pemilihan yang akan datang jika dapat menyajikan calon yang seragam.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
