Jumat 15 Jan 2021 21:37 WIB

Garda Revolusi Iran Gelar Latihan Rudal Balistik

Kegiatan itu dilakukan di tengah ketegangan atas meningkatnya program nuklir Iran

Rep: Kamran Dikarma/ Red: Christiyaningsih
 Sebuah foto selebaran yang disediakan oleh situs resmi Korps Pengawal Revolusi Iran (IRGC) (Sepahnews) menunjukkan, rudal diluncurkan selama latihan militer di lokasi yang tidak diketahui, Iran tengah, Jumat (15/1/2021).
Foto: EPA-EFE/SEPAHNEWS
Sebuah foto selebaran yang disediakan oleh situs resmi Korps Pengawal Revolusi Iran (IRGC) (Sepahnews) menunjukkan, rudal diluncurkan selama latihan militer di lokasi yang tidak diketahui, Iran tengah, Jumat (15/1/2021).

REPUBLIKA.CO.ID, TEHERAN -- Garda Revolusi Iran menggelar latihan militer dengan melibatkan peluncuran rudal balistik pada Jumat (15/1). Kegiatan itu dilakukan di tengah ketegangan atas meningkatnya program nuklir negara tersebut.

Dikutip laman Asharq Al-Awsat, pada fase pertama latihan, divisi kedirgantaraan Garda Revolusi Iran meluncurkan beberapa rudal balistik permukaan-ke-permukaan terhadap simulasi pangkalan musuh. Zolfaghar dan Dezful termasuk dalam rudal yang diluncurkan.

Baca Juga

Dezful, versi Zolfaghar, memiliki jangkauan 700 kilometer dan hulu ledak 450 kilogram. Dalam latihan itu, Iran turut mengerahkan pesawat nirawak pembawa bom. Dalam beberapa pekan terakhir, Iran telah meningkatkan latihan militernya.

Baru-baru ini Angkatan Laut Iran mengadakan latihan rudal jarak pendek di Teluk Oman. Garda Revolusi Iran juga sempat mengadakan parade angkatan laut di Teluk Arab.

Awal Januari lalu, Badan Energi Atom Internasional (IAEA) mengumumkan bahwa Iran berencana memperkaya uraniumnya hingga 20 persen. "Iran telah memberi tahu IAEA bahwa pihaknya mematuhi undang-undang yang baru-baru ini disahkan oleh parlemen negara itu. Organisasi Energi Atom Iran bermaksud untuk memproduksi uranium yang diperkaya rendah (LEU) hingga 20 persen di Pabrik Pengayaan Bahan Bakar Fordow," kata IAEA dalam sebuah pernyataan pada 1 Januari lalu.

Hal itu telah meningkatkan ketegangan menjelang berakhirnya pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Pada 2018, Trump memutuskan menarik negaranya dari perjanjian nuklir 2015 atau Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA).

Menurut Trump, JCPOA adalah kesepakatan terburuk dalam sejarah karena tidak turut mengatur program rudal balistik Iran dan perannya di kawasan. Sejak mundur dari perjanjian itu, AS kembali menjatuhkan sanksi ekonomi berlapis terhadap Iran.

Trump kemudian meminta JCPOA direvisi dengan imbalan pencabutan sanksi, tapi Iran dengan tegas menolak. Joe Biden telah mengutarakan keinginannya untuk membawa AS bergabung kembali dengan JCPOA. Dia menyebut hal itu menjadi salah satu prioritas pemerintahannya yang akan datang.

sumber : Reuters
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement