REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengajukan anggaran pengadaan impor Vaksin Sinovac sebesar Rp 20,9 Triliun. Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawal dana vaksin agar tidak memunculkan persoalan.
"Seperti yang kita tahu, anggaran untuk menanggulangi Covid-19 ini besar sekali, karenanya KPK harus benar-benar mengawasi, jangan sampe nanti jadi masalah di kemudian hari," ujar Sahroni dalam keterangan tertulisnya kepada Republika.co.id, Jumat (15/1).
Menurut Sahroni KPK dirasa perlu meningkatkan pengawasannya mengingat besarnya anggaran dapat menjadi sasaran empuk bagi koruptor. Ia juga meminta KPK mengawasi seluruh proses pengadaan vaksin impor untuk memastikan semua berjalan bersih dan wajar.
"Pengawasan yang tak main-main. Soalnya ini soal hidup mati rakyat," ucapnya.
Sahroni juga meminta kepada KPK untuk bersinergi dan bekerja sama dengan lembaga lain dalam melakukan pengawasan hingga hasilnya bisa maksimal. "Saya juga meminta kepada Ketua KPK agar tidak ragu untuk kerjasama dengan lembaga lain jika memang dibutuhkan, yang penting awal sampe akhir pokoknya semua aman, bersih, clear," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
