Wednesday, 19 Rajab 1442 / 03 March 2021

Wednesday, 19 Rajab 1442 / 03 March 2021

Wapres: Basis Data Terpadu Perlu untuk Lindungi UMKM

Jumat 15 Jan 2021 20:13 WIB

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Fuji Pratiwi

Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin saat memimpin Rapat Percepatan Perkembangan Industri Wisata, Ekonomi Kreatif, dan Sentra-Sentra UMK di Istana Wakil Presiden, Jumat (15/1)

Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin saat memimpin Rapat Percepatan Perkembangan Industri Wisata, Ekonomi Kreatif, dan Sentra-Sentra UMK di Istana Wakil Presiden, Jumat (15/1)

Foto: KIP/Setwapres
Wapres ingin program pemerintah yang menyasar UMKM tepat sasaran.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin meminta agar ada pembentukan basis data terpadu untuk pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Wapres menilai basis data terpadu dibutuhkan untuk melindungi pelaku UMKM di tengah upaya memulihkan ekonomi dan pariwisata pascapandemi.

"Agar upaya perlindungan UMKM ini di tahun 2021 optimal, pemerintah perlu membangun basis data terpadu sebagai dasar penyaluran setiap program pemerintah yang menyasar UMKM," kata Kiai Ma'ruf melalui siaran pers Sekretaris Wakil Presiden, Jumat (15/1).

Karenanya, saat memimpin Rapat Percepatan Perkembangan Industri Wisata, Ekonomi Kreatif, dan Sentra-Sentra UMK di Istana Wakil Presiden, Jumat (15/1), Kiai Ma'ruf meminta jajaran menteri terkait untuk fokus membangun basis data terpadu tersebut. Apalagi industri pariwisata saat ini menjadi salah satu fokus pemerintah dalam memajukan Indonesia, setelah menjadi sektor yang paling terdampak, khususnya bagi UMKM.

Baca Juga

Wapres mengungkapkan agar para UMKM penerima bantuan tidak menerima pinjaman dari lembaga keuangan lain. Kesepakatan tersebut diharapkan dapat diterapkan bersama.

"Pelaksanaan bantuan program produktif atau BPUM (Banpres Produktif Usaha Mikro) perlu dipastikan mencapai sasarannya itu para pelaku usaha mikro yang sedang tidak menerima pinjaman dari lembaga keuangan," kata Wapres.

Kiai Ma'ruf melanjutkan, untuk program sosial dari Kementerian Sosial, ia berharap agar Kementerian Sosial dapat segera menyusun program pemberdayaan bagi masyarakat yang termarginalkan. Sebab, ia menilai ada beberapa inisiatif-inisiatif dari Menteri Sosial yang menurutnya tepat diangkat ke tingkat nasional dan direplikasi di berbagai daerah.

Wapres juga menginginkan agar pengentasan kemiskinan dapat dipercepat melalui program optimalisasi balai sosial yang direncanakan oleh Kementerian Sosial. Ia berharap agar program tersebut dapat dikolaborasikan dengan berbagai kementerian/lembaga, BUMN, dan swasta sehingga dapat bermanfaat secara optimal.

"Sehingga benar-benar bisa mempercepat pengentasan kemiskinan, menciptakan lapangan kerja usaha-usaha mikro dan kecil yang produktif," ujar Wapres.

Wapres juga memberikan arahan kepada Menteri Perdagangan agar dapat memberikan dukungan pembukaan jejaring pemasaran bagi usaha mikro dan kecil secara online dan offline.

"Jejaring ini penting, memberikan dukungan bagi pemasaran produk halal. Ini termasuk untuk tujuan ekspor, antara lain dengan fasilitasi perdagangan internasional, riset, dan promosi pasar ekspor," kata Wapres.

Turut hadir dalam rapat tersebut Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki, Staf Ahli Menteri Sosial Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial Adhy Karono, dan Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanoesoedibyo.

 

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA