Saturday, 22 Rajab 1442 / 06 March 2021

Saturday, 22 Rajab 1442 / 06 March 2021

Anggota DPR: Masalah Harga Kedelai Bukan Urusan Kementan

Sabtu 23 Jan 2021 06:04 WIB

Rep: Dedy Darmawan Nasution/ Red: Gita Amanda

Seorang pekerja menuangkan campuran kedelai sebelum disaring di pabrik tahu di Kota Timur, Kota Gorontalo, Gorontalo, Selasa (12/1/2021). Meski terdapat kenaikan harga kedelai impor dari Rp7.300 per kg menjadi Rp9.800 per kg, produsen tahu setempat memilik tetap menjaga harga Rp40 ribu per papan karena tidak ingin memberatkan dan ditinggal konsumen saat masa pandemi.

Seorang pekerja menuangkan campuran kedelai sebelum disaring di pabrik tahu di Kota Timur, Kota Gorontalo, Gorontalo, Selasa (12/1/2021). Meski terdapat kenaikan harga kedelai impor dari Rp7.300 per kg menjadi Rp9.800 per kg, produsen tahu setempat memilik tetap menjaga harga Rp40 ribu per papan karena tidak ingin memberatkan dan ditinggal konsumen saat masa pandemi.

Foto: ANTARA/Adiwinata Solihin
Urusan Kementan bagaimana produktivitas saja agar bisa berjalan dan bertumbuh

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tingginya harga kedelai beberapa waktu lalu yang menjadi persoalan di kalangan pedagang dan pengrajin tahu tempe menyita perhatian Komisi IV DPR RI. Anggota Komisi IV DPR RI Suhardi Duka, mengatakan, persoalan harga bukan menjadi urusan Kementerian Pertanian, melainkan ada kementerian lain yang selama ini berwenang pada persoalan harga.

"Saya kira Kementan tidak ada urusan soal kenaikan harga, urusan Kementan bagaimana produktivitas saja agar bisa berjalan dan bertumbuh," kata Suhardi dalam keterangan tertulisnya, Kamis (14/1).

Walau demikian, Suhardi berharap Kementan memiliki langkah strategis dalam meningkatkan produktivitas yang lebih besar lagi. Kata Suhardi, hanya itu yang bisa dilakukan untuk menutupi semua masalah yang sedang terjadi.

"Utamanya cari lahan baru untuk ditanami kemudian berikan full subsisidi mulai dari bibit, pupuk, sampai alsintan yang bagus. Saya kira dengan cara itu bisa meningkatkan produksi," ujarnya.

Suhardi mengatakan, penganggaran pada sektor pertanian selama ini dinilai tidak berimbang jika dibanding sektor lainnya. Padahal masalah pangan merupakan kebutuhan pokok yang wajib terpenuhi untuk umat manusia.

"Bagaimana kita mau swasembada kalau anggatan beberapa komoditas tidak sesuai. Jika anggaran untuk sektor pertanian tidak memadai saya ragu pangan kita bisa terpenuhi," katanya.

Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Kementan, Suwandi, menyatakan, kesiapanya dalam meningkatkan produktivitas khusunya kedelai sebesar 325 ribu hektare. Nantinya, dari lahan tersebut akan mampu memproduksi klsskitar 1,5 juta ton kedelai untuk kebutuhan dalam negeri.

"Kita akan terus dorong sehingga bisa memproduksi 1,5 ton per hektare dengan menggunakan varietas yang unggul. Kuncinya ada pada bibit," ujar dia. 

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA