Wednesday, 14 Jumadil Akhir 1442 / 27 January 2021

Wednesday, 14 Jumadil Akhir 1442 / 27 January 2021

Tersangka Kasus Waterboom Cikarang Dijerat Pasal Berlapis

Kamis 14 Jan 2021 18:05 WIB

Rep: Uji Sukma Medianti/ Red: Agus Yulianto

Bupati Bekasi Eka Supriaatmaja menyegel Waterboom Lippo Cikarang bersama Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol  Hendra Gunawan,  dan Dandim 0509/Bekasi,  Senin (11/1).

Bupati Bekasi Eka Supriaatmaja menyegel Waterboom Lippo Cikarang bersama Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol Hendra Gunawan, dan Dandim 0509/Bekasi, Senin (11/1).

Foto: dok. Istimewa
Dua orang tersangka tersebut dijerat pasal kekarantinaan kesehatan.

REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- Polres Metro Bekasi resmi menetapkan dua orang tersangka dalam kasus kerumunan yang terjadi di Waterboom Lippo Cikarang, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Ahad (10/1) kemarin.

Dua orang tersangka tersebut dijerat pasal kekarantinaan kesehatan, Pasal 9 juncto Pasal 93 UU RI No. 06 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

"Setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan. Setiap Orang berkewajiban ikut serta dalam penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan," bunyi pasal 9, dikutip oleh Kapolres Metro Bekasi, Hendra Gunawan, Kamis (14/1).

Kemudian, Pasal 93, yang mana setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 100 juta.

Selanjutnya, Pasal 216 KUHP, barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya.

"Demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana, demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Rp 9.000,"ujarnya.

 

 

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA