Tuesday, 13 Jumadil Akhir 1442 / 26 January 2021

Tuesday, 13 Jumadil Akhir 1442 / 26 January 2021

AS akan Hentikan Impor Kapas dan Tomat dari Xinjiang

Kamis 14 Jan 2021 08:36 WIB

Rep: Iit Septyaningsih/ Red: Nidia Zuraya

Pada 16 September 2018, bendera Amerika ditampilkan bersama dengan bendera Cina di atas becak di Beijing. Pemerintah Amerika Serikat (AS) pada Rabu (13/1/2021) mengumumkan akan menghentikan impor kapas dan tomat dari wilayah Uighur di China.

Pada 16 September 2018, bendera Amerika ditampilkan bersama dengan bendera Cina di atas becak di Beijing. Pemerintah Amerika Serikat (AS) pada Rabu (13/1/2021) mengumumkan akan menghentikan impor kapas dan tomat dari wilayah Uighur di China.

Foto: AP / Andy Wong
Xinjiang merupakan pemasok kapas global utama.

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Pemerintah Amerika Serikat (AS) pada Rabu (13/1) mengumumkan akan menghentikan impor kapas dan tomat dari wilayah Uighur di China. Hal ini bertujuan menekan Partai Komunis atas kampanyenya melawan etnis minoritas.

Para pejabat mengatakan, Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan akan menggunakan kewenangannya untuk memblokir produk yang diduga diproduksi dengan kerja paksa. Tujuannya mencegah masuknya kapas, tomat, dan produk terkait dari wilayah Xinjiang di barat laut China.

Xinjiang merupakan pemasok kapas global utama. Maka pesanan tersebut dapat berdampak signifikan pada perdagangan internasional. 

Baca Juga

Pemerintahan Trump telah memblokir impor dari masing-masing perusahaan terkait dengan kerja paksa di wilayah tersebut. Kemudian AS telah menjatuhkan sanksi kepada pejabat Partai Komunis dengan peran penting dalam kampanye itu.

Perintah tersebut akan memberikan tekanan ekonomi tidak hanya pada China. Hanya saja pengecer global utama yang tanpa disadari atau sebaliknya mengimpor berbagai barang yang diproduksi oleh orang-orang dalam kondisi mirip dengan perbudakan zaman modern.

"Setiap merek pakaian global yang belum keluar dari Xinjiang atau berencana keluar sangat cepat. Ia sedang menghadapi bencana hukum dan reputasi," kata Direktur Eksekutif dari Worker Rights Consortium Scott Nova dilansir AP News, Kamis (14/1).

 

 

sumber : AP
BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA