Tuesday, 13 Jumadil Akhir 1442 / 26 January 2021

Tuesday, 13 Jumadil Akhir 1442 / 26 January 2021

Legislator: Jangan Ancam Masyarakat yang Tolak Vaksin

Kamis 14 Jan 2021 06:39 WIB

Rep: Febrianto Adi Saputro/ Red: Andi Nur Aminah

Sejumlah petugas kesehatan mengantre untuk mendapatkan vaksin Covid-19 saat didistribusikan di Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kota Bandung, Jalan Supratman, Rabu (13/1). Dinas Kesehatan Kota Bandung mendistribusikan 25.000 dosis vaksin Covid-19 ke 191 fasilitas kesehatan di Kota Bandung untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19 tahap pertama bagi sumber daya manusia (SDM) di lingkungan kesehatan, kepala daerah serta tokoh publik pada 14 Januari mendatang. Foto: Abdan Syakura/Republika

Sejumlah petugas kesehatan mengantre untuk mendapatkan vaksin Covid-19 saat didistribusikan di Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kota Bandung, Jalan Supratman, Rabu (13/1). Dinas Kesehatan Kota Bandung mendistribusikan 25.000 dosis vaksin Covid-19 ke 191 fasilitas kesehatan di Kota Bandung untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19 tahap pertama bagi sumber daya manusia (SDM) di lingkungan kesehatan, kepala daerah serta tokoh publik pada 14 Januari mendatang. Foto: Abdan Syakura/Republika

Foto: ABDAN SYAKURA/REPUBLIKA
Pemerintah tak boleh gunakan pendekatan kekuasaan untuk menyelenggarakan vaksinasi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Mulyanto mengecam sikap pemerintah yang mengancam masyarakat bila menolak divaksin. Menurutnya pemerintah tidak boleh menggunakan pendekatan kekuasaan untuk menyelenggarakan program vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat luas.

"Pemerintah jangan main ancam masyarakat dengan sanksi penjara paling lama satu tahun atau denda maksimal Rp 100 juta berdasarkan UU No 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan bila menolak divaksin," kata Mulyanto dalam keterangan tertulisnya, Kamis (14/1).

Menurutnya pasal tersebut tidak terkait dengan vaksinasi. Pemerintah juga diminta untuk tidak menakut-nakuti masyarakat dengan mendesak MUI menetapkan fatwa wajib vaksinasi untuk kaum Muslimin. Anggota Komisi VII DPR tersebut meminta pemerintah lebih mengedepankan pendekatan etis-persuasive melalui berbagai sarana sosialisasi dan edukasi publik. Dia juga mengingatkan pemerintah untuk tidak otoriter soal vaksinasi ini.  

Baca Juga

"Walaupun dapat dipahami bahwa vaksinasi Covid-19 ini ditujukan untuk melindungi kesehatan komunitas namun karena vaksin itu sendiri disuntikan langsung ke tubuh orang dan dapat menimbulkan risiko individual pada orang tersebut, maka proses vaksinasi ini harus dikembalikan kepada kerelaan setiap individu masing-masing.  Tidak bisa main paksa," ujarnya. 

Mulyanto minta pemerintah untuk lebih gencar mensosialisasikan penting dan urgennya vaksinasi daripada menebar ancaman. Sebab bisa jadi, selama ini masyarakat terlanjur percaya pada informasi negatif tentang vaksin produksi China itu. Karenanya, kata Mulyanto, sangat wajar kalau masyarakat menolak untuk ikut vaksinasi.

"Yang dibutuhkan masyarakat adalah sosialisasi dan edukasi yang meyakinkan bahwa vaksin yang digunakan oleh pemerintah memang benar-benar efektif, aman dan halal.  Kemudian dibangun kesadaran, bahwa setiap individu masyarakat memiliki tanggung jawab dan kesetiakawanan sosial untuk menjaga kesehatan mereka bersama. Tidak perlu vaksinasi dengan membawa bedil," tegasnya.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA