REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pertanian (Kementan) akan meningkatkan produksi kedelai lewat penggunaan benih unggul dan penyediaan lahan tanam menjadi 500 ribu ton tahun ini dari rata-rata normal 400 ribu ton. Pemerintah pun diminta untuk memberikan jaminan kepada petani yang nantinya bakal menanam kedelai.

"Kebijakan jangan setengah hati. Sekarang lagi bermasalah seolah-olah pemerintah ingin tampil menjadi pahlawan," kata kata Ketua Harian Dewan Pimpian Daerah (DPD) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jawa Barat Entang Sastraatmaja kepada Republika.co.id, Rabu (13/1).

Entang menilai, sejak era pemerintah sebelumnya, pemerintah dan petani sudah sepakat untuk berupaya swasembada padi, jagung, dan kedelai. Namun, yang bisa dicapai baru padi dan jagung. Menurutnya, terdapat masalah mendasar yang terdapat di dalam budidaya kedelai.

Menurut dia, masalah itu seperti kuantitas dan tampilan kedelai yang kurang bagus serta harga yang jauh lebih murah. "Secara skala ekonomi, kedelai belum bisa untungkan petani. Apalagi ini termasuk tanaman manja, perlakuan khusus. Petani mengurus diri dan keluarganya saja sudah susah. Ini persoalan serius," katanya.

Lebih lanjut, Entang menambahkan, pemerintah harus membuat desain jangka panjang untuk kedelai. Namun, wajib melibatkan pemerintah daerah, perguruan tinggi, pengusaha, lembaga sosial masyarakat, hingga komunitas. Rencana kebijakan yang hanya dibuat sendiri oleh pemerintah tidak akan bisa berjalan efektif.

Ikuti Whatsapp Channel Republika