Saturday, 3 Zulhijjah 1443 / 02 July 2022

Jubir: Indonesia Butuh 426 Juta Dosis Vaksin

Rabu 13 Jan 2021 15:21 WIB

Rep: Rr Laeny Sulistyawati/ Red: Yudha Manggala P Putra

Petugas kesehatan menyiapkan vaksin saat simulasi pemberian vaksin COVID-19 Sinovac. Ilustrasi

Petugas kesehatan menyiapkan vaksin saat simulasi pemberian vaksin COVID-19 Sinovac. Ilustrasi

Foto: ANTARA/Nova Wahyudi
Indonesia sejauh ini disebut telah mengamankan sekitar 300 juta vaksin Covid-19.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru Bicara Vaksin Covid-19 dari Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mengatakan, 181,5 juta jiwa penduduk Indonesia diharapkan bisa mendapatkan vaksin Covid-19 dalam kurun waktu 15 bulan. Itu setidaknya memerlukan 426 juta dosis.

Presiden Jokowi bahkan menginginkan akselerasi atau percepatan vaksinasi bisa diselesaikan dalam setahun. Realisasinya, kata dia, tergantung dari ketersediaan vaksin yang bisa didapatkan.

"Indonesia harus memastikan dulu ketersediaan vaksinnya. Kalau untuk menyuntik 181,5 juta orang berarti butuh 426 juta dosis. Ketersediaannya sangat tergantung pada negosiasi yang didukung oleh Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan BUMN penghasil vaksin Bio Farma," katanya saat dihubungi Republika.co.id, Rabu (13/1).  

"Pihak ini yang melakukan diplomasi bilateral dan multilateral untuk segera mendatangkan vaksin."

Menurut Siti Nadia, negosiasi menjadi salah satu upaya penting karena negara-negara lain juga tengah berebut vaksin.  Sejauh ini, Indonesia telah mengamankan 50 juta dosis vaksin dari Astra Zeneca, 125 juta dosis dari Sinovac, Novavax sebanyak 50 juta dosis. Vaksin gratis lembaga internasional fasilitas Covax/Gavi sebanyak 108 juta dosis juga diupayakan.

Artinya, dia melanjutkan, pemerintah Indonesia telah mengamankan lebih dari 300 juta dosis. Butuh sekitar 125 juta dosis lagi untuk memenuhi kebutuhan vaksinasi dalam negeri.

Hingga kini, dia melanjutkan, pemerintah Indonesia masih melakukan lobi-lobi untuk mendapatkan akses Vaksin Pfizer dan menambah dosis vaksin Novavax serta Astra Zeneca.

"(Keberhasilan) ini tergantung pada negosiasi bilateral dan multilateralnya," kata perempuan yang juga menjabat sebagai Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Ditjen P2P Kemenkes ini.

 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA