Friday, 9 Jumadil Akhir 1442 / 22 January 2021

Friday, 9 Jumadil Akhir 1442 / 22 January 2021

LPPM UI: Upaya Kementan dalam Kebijakan Pupuk Subsidi Tepat

Rabu 13 Jan 2021 09:51 WIB

Red: Gita Amanda

Petani menebar pupuk di areal sawah desa Brondong, Kecamatan Pasekan, Indramayu, Jawa Barat, Jumat (8/1/2021). Petani daerah itu mengaku kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi akibat terjadinya kelangkaan sejak Desember 2020 lalu dan pupuk subsidi tahun 2021 mengalami kenaikan harga sekitar Rp.300 hingga Rp.450 per kilogram.

Petani menebar pupuk di areal sawah desa Brondong, Kecamatan Pasekan, Indramayu, Jawa Barat, Jumat (8/1/2021). Petani daerah itu mengaku kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi akibat terjadinya kelangkaan sejak Desember 2020 lalu dan pupuk subsidi tahun 2021 mengalami kenaikan harga sekitar Rp.300 hingga Rp.450 per kilogram.

Foto: Antara/Dedhez Anggara
Kartu tani dan nomor induk KTP dinilai efektif dalam meningkatkan produksi petani

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia (UI), Riyanto mengapresiasi kebijakan Kementerian (Kementan) dalam program pupuk bersubsidi melalui kartu tani dan nomor induk KTP. Sistem tersebut dinilai Riyanto sangat efektif dalam meningkatkan produksi petani yang terus berjalan.

"Sangat bagus upaya dan inovasi dari Kementan ini, supaya subsidi pupuk benar-benar tepat sasaran," ujar Riyanto, Selasa (12/1).

Menurutnya, selama ini petani sudah menjadi pahlawan pangan bagi terpenuhinya pangan masyarakat Indonesia. Dengan ongkos produksi yang terus naik, kata Riyanto, subsidi pupuk bisa berdampak baik bagi produksi dan kesejahteraan petani. "Untuk itu saya mendorong agar subsidi untuk petani tetap diberikan. Inilah cara kita untuk bisa membantu mereka," katanya.

Riyanto menambahkan, berdasarkan kajian dengan BKF tahun 2014 menunjukan bahwa subsidi input termasuk pupuk lebih bermanfaat bagi petani ketimbang subsidi didasarkan pada output pertanian. "Pertanian bukan hanya sekadar produksi, distribusi komoditi pertanian dan perdagangannya adalah juga urusan pertanian," katanya.

Sementara itu, pengamat pertanian yang juga Ketua Harian DPD Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Entang Sastraatmadja menilai langkah pemerintah dalam memberikan subsidi kepada petani sudah sangat tepat dan berjalan dengan baik. Pasalnya kebutuhan pupuk sekaeang ini mengacu pada rencana definitif kebutuhan kelompok tani (RDKK).

"Saya ingin mengatakan bahwa yang perlu diperbaiki adalah database. Ketika database benar, anggaran pemerintah yang masuk ke subsidi pupuk juga bakalan tepat sasaran. Saya lihat ini yang sekarang dikerjakan pemerintahan," tutupnya.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA

 
 
 

TERPOPULER

Kamis , 01 Jan 1970, 07:00 WIB