REPUBLIKA.CO.ID, RIYADH – Kementerian Luar Negeri Arab Saudi mengutuk keras keputusan Israel untuk membangun 800 unit permukiman di Tepi Barat. Pembangunan pemukiman buru-buru dilakukan sebelum Presiden AS Joe Biden resmi dilantik.
"Kementerian memperbarui penolakan kategorisnya atas langkah ini sebagai pelanggaran baru terhadap keputusan legitimasi internasional, ancaman bagi perdamaian dan merusak upaya solusi dua negara," kata pernyataan itu dilansir dari Arab News, Rabu (13/1).
Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, memerintahkan rencana konstruksi dimajukan pada Senin untuk sekitar 800 rumah pemukim Yahudi di Tepi Barat yang diduduki, menambatkan proyek-proyek tersebut pada hari-hari terakhir pemerintahan Trump yang pro-penyelesaian.
Warga Palestina mengutuk pembangunan semacam itu sebagai ilegal dan sebagian besar negara memandang permukiman Israel sebagai pelanggaran hukum internasional.
Manurut kantor Netanyahu, perumahan akan dibangun di permukiman Beit El dan Givat Zeev, utara Yerusalem, dan di Tal Menashe, Rehelim, Shavei Shomron, Barkan, dan Karnei Shomron di Tepi Barat utara. Tidak ada tanggal mulai konstruksi.
Palestina berusaha mendirikan negara di Tepi Barat dan Jalur Gaza, dengan Yerusalem Timur sebagai ibukotanya, semua tanah direbut oleh Israel dalam perang tahun 1967.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
