Senin (11/01), menteri luar negeri Jerman, Prancis dan Yordania bertemu atas undangan pemerintah Mesir. Perundingan damai antara Israel dan Palestina menjadi agenda utama pembahasan.
Dalam pernyataan bersama, para menteri menjanjikan langkah-langkah praktis untuk mengupayakan "negosiasi yang kredibel” antara kedua negara. Tujuan akhir perundingan adalah pembentukan negara Palestina dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota.
Keempat negara mengamini dukungan bagi pemerintahan baru AS untuk memfasilitasi perundingan yang membidik "perdamaian yang komperhensif, adil dan berkelanjutan di kawasan.”
"Ada keinginan untuk membina kedekatan dengan Amerika Serikat untuk menghidupkan proses perdamaian yang memang harus dilakukan,” kata Menlu Prancis, Jean-Yves Le Drian, dalam jumpa pers bersama.
Adapun rekan sejawatnya dari Mesir, Sameh Shukry, menegaskan pembentukan negara Palestina yang merdeka tidak boleh mengancam keamanan Israel. "Keberadaan negara Palestina yang independen bersama negara Israel yang aman adalah jaminan utama mencapai stabilitas di kawasan kami,” kata dia.
Peluang emas pasca Trump
Upaya kemerdekaan Palestina mencatat kemunduran di era pemerintahan Presiden AS Donald Trump.
Selain menghentikan dukungan terhadap Otoritas Palestina, Trump juga mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, mendukung pemukiman Yahudi di Tepi Barat Yordan dan melangkahi Ramallah ketika menegosiasikan normalisasi diplomasi antara Israel dan negara-negara Arab muslim.
Meski begitu Palestina mengaku siap bekerjasama dengan pemerintahan baru AS di bawah Joe Biden.
Sementara itu Presiden Mesir, Abdel Fattah al-Sissi menegaskan status final bagi Palestina "akan mengubah realita politik dan keamanan di Timur Tengah ke arah yang lebih baik."
Menurutnya keempat negara ingin memanfaatkan peluang emas mengakhiri kebuntuan antara Israel dan Palestina, "menimbang perubahan politik di kawasan dan di tingkat internasional,” kata dia merujuk pada suksesi di AS dan normalisasi diplomasi antara Israel dengan Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan dan Maroko.
Dalam jumpa pers yang sama, Menlu Prancis Le Drian mendesak Israel dan Palestina menjalankan komitmen damai, dan menghindari kebijakan sepihak. "Pagi ini kami berusaha mendefinisikan komitmen, yang diniatkan untuk menciptakan iklim kepercayaan di antara kedua pihak,” imbuhnya.
Israel izinkan pemukiman baru
Inisatif Kairo disepakati bersamaan dengan keputusan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengizinkan pembangunan 800 rumah bagi pemukim Yahudi di Tepi Barat Yordan, Selasa (12/1).
Dalam keterangan persnya, dia menggunakan istilah Alikab, "Yudea dan Samaria”, untuk menyebut wilayah yang diklaim Palestina itu.
Netanyahu menghadapi pemilihan umum pada 23 Maret mendatang, dan mendapat perlawanan sengit dari kandidat kanan lain. Menurut sejumlah hasil survey teranyar, calon ultra-konservatif pro pemukiman Yahudi, Gideon Saar, kini setidaknya sama kuat. Dia membelot dari Partai Likud usai bentrok dengan Netanyahu, akhir tahun lalu.
Dalam keterangan persnya, kantor perdana menteri menyebut 100 unit rumah baru akan dibangun di lembah Menashe, untuk menghormati Esther Horgen, pemukim Yahudi yang dibunuh di sana pada Desember lalu. Kepolisian Israel meyakini pelakunya adalah seorang pria Palestina bernama Mohammed Cabha.
Adapun perumahan lain dibangun di Nofei Nehemia, sebuah pemukiman terluar Israel di jantung Tepi Barat.
Perintah percepatan pembangunan oleh Netanyahu belum final, menyusul prosedur yang panjang dan kemungkinan adanya gugatan oleh kelompok HAM. LSM kemanusiaan Israel, Peace Now, menyebut keputusan Netanyahu penuh "cela” dan mengindikasikan bahwa "Israel ingin mencari konfrontasi” dengan pemerintahan baru AS di bawah Joe Biden.
rzn/vlz (afp, rtr)
Ikuti Whatsapp Channel Republika
