REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR Achmad Dimyati Natakusumah menyoroti pekerjaan rumah (PR) yang wajib segera dituntaskan Kapolri baru. Diantaranya menyangkut pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) dan perbaikan internal Polri.
Dimyati menyebut PR Polri sebenarnya sangat banyak. Tetapi dua PR di atas dianggap menjadi kunci yang perlu secepatnya diperbaiki demi institusi Polri. "Kapolri baru akan dihadapkan dengan segudang PR yang harus diselesaikan dengan baik. Sektor pemenuhan dan penghormatan HAM harus menjadi salah satu prioritas dalam setiap kegiatan dan tindakan yang dilakukan Polri," kata Dimyati dalam keterangan resmi yang diterima Republika.co.id, Selasa (12/1).
Secara khusus, Dimyati menyinggung kasus penembakan terhadap enam laskar Front Pembela Islam (FPI) harus menjadi fokus penyelesaian Kapolri baru. Ia menyayangkan insiden semacam itu bisa terjadi di negara hukum.
"Kasus penembakan enam laskar FPI harus ditangani dengan adil, transparan dan akuntabel serta harus jadi yang terakhir di Indonesia. Tidak boleh terulang lagi," tegas politikus asal PKS itu.
Institusi Polri, lanjut Dimyati juga sepatutnya mengkaji kebijakan internal yang justru menjauhkan Korps Bhayangkara dari masyarakat. Misalnya tindakan represif Polri terhadap pengunjuk rasa.
"Masalah penanganan massa aksi yang cenderung abuse of power adalah PR lainnya. Polri harus humanis," ucap Dimyati.
Terakhir, Dimyati menyoal perbaikan internal Polri yang masih bermasalah. Contohnya soal penggunaan narkoba oleh oknum kepolisian. Ia siap mengonfirmasi hal ini saat uji kepatutan dan kelayakan calon Kapolri di DPR.
"Masih banyaknya oknum yang menyalahgunakan narkoba juga harus jadi perhatian serius Kapolri baru," sebut Dimyati.
Pekan lalu, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) sudah menyerahkan lima nama calon Kapolri ke Presiden Joko Widodo pekan lalu. Mereka ialah Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Ammar, Kabareskrim Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo, Kalemdiklat Komjen Pol Arief Sulistyanto, dan Kabaharkam Komjen Pol Agus Andrianto.
Hingga saat ini, DPR menunggu nama Calon Kapolri dari Presiden. Nantinya DPR melakukan uji kepatutan dan kelayakan pada calon Kapolri sebelum dilantik. Kapolri Jenderal Pol Idham Aziz memasuki masa pensiun pada akhir Januari ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
