REPUBLIKA.CO.ID, GAZA - Organisasi Hak Asasi Manusia (HAM), B'Tselem menuduh Israel bukanlah negara demokrasi. Israel adalah rezim apartheid yang memaksakan supremasi Yahudi atas semua tanah yang dikuasai.
"Satu prinsip pengorganisasian terletak pada dasar dari beragam kebijakan Israel: memajukan dan melestarikan supremasi satu kelompok, Yahudi atas yang lain, Palestina," ujar B'Tselem dalam laporannya dikutip laman Guardian, Selasa (12/1).
Juru bicara Kedutaan Besar Israel di Inggris Ohad Zemet menolak komentar tersebut. Dia menyebutnya sebagai alat propaganda. "Israel menolak klaim palsu dalam apa yang disebut laporan yang didasarkan pada kenyataan, tetapi pandangan ideologis yang menyimpang," ujar Zemet.
Zemet mengatakan semua warga Israel memiliki hak penuh, seperti orang Arab diwakili di semua cabang pemerintahan di parlemen Israel. Termasuk di pengadilan (mahkamah agung), di layanan publik, dan bahkan di korps diplomatik dimana mereka mewakili Negara Israel di seluruh dunia.
"Israel bukanlah negara demokrasi yang memiliki pekerjaan sementara yang melekat padanya," kata direktur eksekutif B'Tselem, Hagai El-Ad. "Ini adalah satu rezim antara Sungai Yordan hingga Laut Mediterania, dan kita harus melihat gambaran lengkapnya dan melihatnya apa itu: apartheid," ujarnya menambahkan.
Daerah-daerah tersebut termasuk Tepi Barat dan Yerusalem Timur yang direbut Israel dari pasukan Yordania dalam perang 1967. Sedangkan Jalur Gaza diambil dari Mesir dalam konflik yang sama.
Pergeseran persepsi terhadap klaim apartheid adalah bagian dari gerakan yang dipimpin oleh aktivis. Hal ini mendapatkan momentum setelah ancaman aneksasi Israel yang mereka klaim membuktikan pendudukan itu permanen. Gerakan ini juga merujuk pada undang-undang terbaru yang mengabadikan hak politik ekstra bagi orang Yahudi atas orang Arab.
Satu kelompok hak asasi Israel lainnya, Yesh Din, menerbitkan opini hukum yang menyatakan bahwa apartheid dilakukan di Tepi Barat. Namun, laporan B’Tselem melangkah lebih jauh.
Organisasi ini mengeklaim Israel telah menciptakan sistem di seluruh wilayah di mana warga Yahudi memiliki hak penuh. Sementara itu, menurutnya orang Palestina terbagi menjadi empat tingkatan dengan berbagai tingkat hak tergantung di mana mereka tinggal, tetapi selalu di bawah orang Yahudi.
Di bagian paling bawah, laporan B'Tselem menyatakan sekitar dua juta orang Palestina di Jalur Gaza menderita kemiskinan. Mereka diperintah oleh kelompok militan Hamas tetapi yang diblokade Israel dalam kebijakan yang dikatakan B’Tselem memberinya kendali efektif.
Di atas mereka, kata B’Tselem, adalah sekitar 2,7 juta rakyat Palestina di Tepi Barat, yang tinggal di puluhan daerah kantong yang tidak terhubung, di bawah kekuasaan militer yang kaku dan tanpa hak politik. Di bawah perjanjian yang ditandatangani pada 1990-an, warga Palestina di Tepi Barat memiliki pemerintahan sendiri yang terbatas, meskipun B'Tselem mengatakan Otoritas Palestina masih di bawah Israel dan hanya dapat menjalankan kekuasaan terbatasnya dengan persetujuan Israel.
Hirarki berikutnya adalah sekitar 350 ribu warga Palestina yang tinggal di Yerusalem Timur. Israel telah menawarkan kewarganegaraan kepada penduduk ini, meskipun banyak yang menolak secara prinsip dan bagi mereka yang mencoba, proses tersebut memiliki tingkat penolakan yang tinggi.
Di tingkat tertinggi B’Tselem adalah warga Palestina di Israel, juga disebut Arab-Israel, yang memiliki kewarganegaraan penuh dan berjumlah sekitar seperlima dari orang Israel. Namun, B’Tselem mengatakan mereka juga tetap di bawah warga negara Yahudi, merujuk pada diskriminasi tanah, undang-undang imigrasi yang mendukung orang Yahudi, dan undang-undang yang memberi orang-orang Yahudi hak politik ekstra.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
