Senin 11 Jan 2021 19:15 WIB

Respons Ketua MPR Terhadap Isu Aktual Senin

Ketua MPR meminta pemerintah antisipasi dampak Covid-19 di layanan pendidikan

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bersama pemerintah daerah untuk mengantisipasi dampak lebih besar pandemi Covid-19 terhadap layanan pendidikan, salah satunya dengan menyediakan anggaran dalam APBN untuk infrastruktur jaringan internet yang merata ke seluruh satuan pendidikan.

Foto:

2. Terkait dengan insiden kontak senjata antara Anggota Yonif 400/BR dengan kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB) di Titigi, Kabupaten Intan Jaya Papua (10/1) hingga menyebabkan meninggalnya seorang prajurit TNI, respon Ketua MPR RI:

A. Menyampaikan turut berduka cita yang mendalam atas gugurnya prajurit TNI dalam insiden tersebut, serta mengecam keras konflik yang dilakukan KKSB yang telah banyak merenggut korban jiwa dan meresahkan masyarakat Papua.

B. Meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertahanan (Kemenhan), dan Kapolri berkordinasi dalam menugaskan satuan TNI dan Kepolisian dalam memperkuat pengamanan di wilayah konflik tersebut serta mengkaji secara tepat langkah efektif dalam menumpas KKSB di Papua.

C. Mendorong Panglima TNI dan Kapolri untuk melakukan tindakan tegas terukur disamping menggunakan strategi soft approach dalam penanganan konflik di Papua, guna meredam aksi kekerasan yang seringkali dilakukan oleh KKSB.

D. Meminta komitmen TNI-Polri dalam mempersempit ruang gerak KKSB dengan meningkatkan keamanan dan kewaspadaan, baik di obyek vital maupun di lingkungan penduduk di Papua guna menghindari kembali terjadinya kontak senjata KKSB dengat aparat kemanan.

3. Adanya pemalsuan surat hasil tes polymerase chain reaction atau PCR yang sempat terjadi dan viral di media sosial beberapa waktu lalu, respon Ketua MPR RI:

A. Mendorong pihak Kepolisian lebih meningkatkan kinerjanya tidak sebatas melakukan penangkapan dan penahanan saja, tetapi terus menggali motivasi apa dibalik semua pemalsuan hasil tes PCR tersebut tersebut.

B. Mendorong pemerintah dan Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 untuk melakukan upaya agar surat atau informasi hasil tes rapid, khususnya PCR, memiliki tanda khusus seperti watermark, hologram, atau tanda lainnya yang sulit atau bahkan tidak bisa digandakan oleh orang atau pihak lain yang tidak berwenang, sehingga kedepannya dapat mencegah terjadinya pemalsuan hasil tes PCR.

C. Mendorong pemerintah dan masyarakat dapat berkomitmen menyebarkan info yang valid terkait covid-19, sehingga tidak ada kesalahpahaman masyarakat terhadap informasi yang diterima mengenai covid-19 yang dapat membahayakan kesehatan diri sendiri maupun orang lain di sekitar.

D. Mendorong pemerintah dan aparat dapat meningkatkan pengawasan dan mengusut seluruh oknum-oknum pembuat atau penjual surat palsu PCR atau tes rapid lainnya agar dapat segera ditangkap dan diberikan sanksi.