REPUBLIKA.CO.ID, HONG KONG – Pemerintah China berencana mendorong raksasa teknologi untuk membagikan data pinjaman konsumen guna mencegah kelebihan pinjaman dan penipuan. Termasuk di antaranya adalah Ant Group, Tencent dan JD.com. Rencana ini disampaikan dua orang yang mengetahui permasalahan tersebut.
Apabila diterapkan, rencana pemerintah China akan secara efektif mengakhiri pendekatan laissez-faire (menentang intervensi pemerintah dalam urusan bisnis) terhadap industri digital. Platform internet besar diketahui cenderung menolak untuk menyerahkan data mereka yang merupakan aset penting dalam menjalankan operasional, mengelola risiko dan memikat pelanggan baru.
Regulator China, termasuk bank sentral, berencana menginstruksikan platform internet untuk memberikan data pinjaman mereka yang besar ke beberapa lembaga kredit nasional.
Seperti dilansir di Reuters, Senin (11/1) lembaga kredit yang dijalankan atau didukung oleh bank sentral China (PBOC) akan membagikan data lebih luas dengan bank dan pemberi pinjaman lain. Menurut salah seorang sumber, tujuannya untuk mengevaluasi risiko secara optimal dan mencegah pinjaman berlebihan.
Sampai saat ini, Ant dan Tencent menolak berkomentar. JD.com dan PBOC tidak segera menanggapi permintaan komentar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
