Selasa 12 Jan 2021 00:03 WIB

KKP Kembangkan Bombana Jadi Kawasan Pesisir Tangguh

Masalah di kawasan pesisir turut andil pada kerentanan bencana alam

Rep: Muhammad Nursyamsi/ Red: Gita Amanda
ementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL) tengah melaksanakan program Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT), (ilustrasi)
Foto: ANTARA/Asep Fathulrahman
ementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL) tengah melaksanakan program Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT), (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL) tengah melaksanakan program Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT) di tiga desa yang terdapat di Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sulteng).

Pelaksana tugas Dirjen PRL TB Haeru Rahayu mengatakan, beberapa persoalan di kawasan pesisir di Indonesia turut memberikan andil terhadap tingginya kerentanan bencana alam dan perubahan iklim di kawasan pesisir. "Khusus di pesisir Bombana perubahan garis pantai yang disebabkan perubahan alih fungsi mangrove kerap mengakibatkan banjir pesisir (rob) dari laut," ujar Haeru dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (11/1).

Baca Juga

Haeru menyampaikan Program PKPT merupakan implementasi pengelolaan pesisir terpadu skala kecil yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup di kawasan pesisir, kesiapsiagaan masyarakat pesisir dalam menghadapi bencana dan perubahan iklim, memfasilitasi sarana prasarana dan pentingnya meningatkan kemampuan usaha sehingga kesejahteraan masyarakat pesisir menjadi lebih baik lagi.

"Program PKPT yang dilakukan adalah wujud intervensi KKP dalam penguatan di wilayah pesisir di Indonesia," ucap Haeru.

Haeru menjelaskan, saat ini PKPT fokus pada tiga aspek. Pertama, aspek manusia, yaitu KKP melakukan peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana dan dampak perubahan iklim yang terjadi. Kedua, aspek siaga bencana dan perubahan iklim. Pada aspek ini, KKP membangun sarana – prasarana siaga bencana.

"Terakhir ada aspek kelembagaan yang bertujuan agar masyarakat dapat aktif dan mandiri dalam organisasi," lanjut Haeru.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement