Tuesday, 18 Rajab 1442 / 02 March 2021

Tuesday, 18 Rajab 1442 / 02 March 2021

Ciamis Terapkan Pembatasan Kegiatan Masyarakat

Ahad 10 Jan 2021 23:41 WIB

Rep: Bayu Adji P/ Red: Friska Yolandha

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ciamis memutuskan untuk menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada 11-25 Januari 2021. Keputusan itu merupakan istruksi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ciamis memutuskan untuk menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada 11-25 Januari 2021. Keputusan itu merupakan istruksi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Foto: ABDAN SYAKURA/REPUBLIKA
Pembatasan kegiatan dilakukan untuk menekan angka positif Covid-19.

REPUBLIKA.CO.ID, CIAMIS -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ciamis memutuskan untuk menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada 11-25 Januari 2021. Keputusan itu merupakan instruksi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya mengatakan, Kabupaten Ciamis termasuk dalam 20 daerah di Jawa Barat (Jabar) yang diharuskan melaksanakan PPKM. "Ini memang keputusan yang berat," kata dia melalui keterangan resmi, Ahad (10/1).

Menurut dia, di satu sisi saat ini masyarakat mulai bangkit secara ekonomi. Namun, pemerintah pusat menginstrukan untuk menerapkan PPKM.

Herdiat menilai, penerapan PPKM akan sangat berdampak bagi kehidupan masyarakat. Meski begitu, ia mengakui, ada hal yang lebih penting untuk diutamakan, yaitu mengenai kesehatan dan keselamatan masyarakat.

Ia mengungkapkan, tren kasus Covid-19 di Kabupaten Ciamis terus berkembang setiap harinya. Dalam satu hari, penambahan kasus aktif tidak kurang 20-30 orang.

Berdasarkan data per Sabtu (9/1), total kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Kabupaten Ciamis berjumlah 1.312 orang. Sebanyak 690 orang telah dinyatakan sembuh, 570 orang masih dalam perawatan, dan 52 orang meninggal dunia. 

Berdasarkan data itu, Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Jawa Barat memutuskan Kabupaten Ciamis emenuhi kriteria untuk dilaksanakan PPKM. "Kriteria tersebut dilihat dari tingkat kematian, tingkat kesembuhan, tingkat keterisian tempat tidur isolasi Covid-19 dan rasio kasus aktif di setiap Kabupaten/Kota masing-masing," kata Herdiat.

Adapun pembatasan yang diperketat di antaranya, kegiatan di tempat kerja perkantoran dengan menerapkan work from home (WFH) dan work from office (WFO). Kedua, Melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring.

 

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA