REPUBLIKA.CO.ID, NUR SULTAN -- Kazakhstan menggelar pemilu legislatif Ahad, 10 Januari 2020. Pemilu anggota parlemen Republik Kazakhstan atau disebut Mazhilis dan Maslikhats, sebagai badan perwakilan daerah, berlangsung hari ini.
Sebanyak 98 anggota parlemen dipilih dari daftar partai nasional yang melewati ambang batas 7 persen. Sementara Majelis Rakyat Kazakhstan, sebuah badan konstitusional yang mewakili berbagai komunitas etnis di negara itu, akan dipilih sembilan anggota.
Tiga ratus dua belas kandidat telah mencalonkan diri dari lima partai, yang mencerminkan keragaman masyarakat Kazakhstan. Termasuk 90 kandidat wanita (29 persen), 19 orang di bawah usia 29 tahun, dan perwakilan dari 12 etnis.
Kandidat dari lima partai politik yang terdaftar oleh Komisi Pemilihan Umum Pusat yakni Nur Otan, Partai Rakyat Kazakhstan, Partai Demokrat Ak Zhol, Partai Patriotik Demokratik Rakyat Auyl, dan Adal, ikut berpartisipasi dalam pemilihan ini. Pemerintah menyediakan 10.061 tempat pemungutan suara bagi 11 juta pemilih, termasuk 66 tempat pemungutan suara di 53 negara misi luar negeri Kazakhstan.
Pemilu akan menjadi yang pertama sejak penerapan paket reformasi politik yang dirancang untuk meningkatkan lebih lanjut keterbukaan, keadilan, dan transparansi sistem pemilu Kazakhstan. Hal ini termasuk mengkonsolidasikan sebuah lembaga oposisi parlementer, yang memberikan jaminan tambahan bagi perwakilan partai-partai minoritas parlementer dalam struktur pemerintahan badan legislasi.
Selain itu, jumlah tanda tangan yang dibutuhkan untuk membentuk partai politik yang mampu mengikuti pemilu telah dikurangi setengahnya. Lebih lanjut, prosedur untuk aktivisme politik, termasuk mengadakan majelis nasional dan rapat umum telah disederhanakan.
Reformasi ini sejalan dengan konsep “negara pendengar”, yang diusulkan oleh Presiden Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, yang menyiratkan penguatan akuntabilitas pemerintah kepada warga negaranya. Untuk memastikan transparansi dan keadilan, 398 pemantau asing yang telah terakreditasi pemilu, termasuk dari 10 organisasi internasional dan 31 negara asing, perwakilan partai politik, ratusan media dalam negeri dan lebih dari 100 media asing yang terakteditasi, serta pemantau dalam negeri, akan memantau jalannya pemilihan.
Data exit poll diharapkan pada tengah malam waktu Nur-Sultan pada 11 Januari. Konferensi pers oleh Komisi Pemilihan Umum Pusat tentang hasil awal akan berlangsung pada hari berikutnya. Pemilihan parlemen sebelumnya di Kazakhstan berlangsung pada Maret 2016. Hal itu menyebabkan Mazhilis tiga partai dengan partai berkuasa Nur Otan memegang mayoritas parlemen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
