REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis survei tentang Pilkada dan Politik Uang pada masa Wabah Covid-19. Salah satu temuan, 17 persen dari 2000 responden yang disurvei pada periode 11-14 Desember mengaku ditawari uang atau barang untuk memengaruhi pilihannya pada Pilkada 9 Desember lalu.
"Ada 17 persen dan itu cenderung lebih besar di kalangan laki-laki, kemudian cenderung lebih besar di kalangan yang berusia dewasa ke ke atas itu atau usia produktif," ujar Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia Djayadi Hanan dalam paparannya yang disiarkan secara daring, Ahad (10/1).
Djayadi mengatakan, responden yang mengaku ditawari politik uang ini lebih banyak di kalangan etnis Melayu. Dari segi pendidikan, responden yang paling banyak ditawari uang atau atau barang cenderung lebih banyak di kalangan yang berpendidikan menengah ke bawah.
Hal ini, Djayadi mengatakan, sesuai fenomena tingkat toleransi masyarakat terhadap politik uang yang lebih banyak di kalangan yang berpendidikan menengah ke bawah. Kemudian, politik uang menyasar di kalangan yang secara pendapatan di kalangan kelas menengah ke bawah dan kalangan perdesaan.
"Fenomena politik uang lebih banyak menyasar kalangan bawah, baik dari segi pendidikan dari segi kelas sosial, pendapatan, dan dari segi tempat tinggal desa dan kota," ungkap Djayadi.
Ia mengatakan, dari 17 persen responden yang mengakui ditawari politik uang, 36 persen mengaku tawaran tersebut berpengaruh kepada pilihan mereka. Hal ini menunjukan politik uang ini cukup tinggi mempengaruhi pilihan calon.
"Maka itu mungkin yang menjadi salah satu alasan mengapa politik uang tetap marak di Pilkada kali ini," kata dia.
Ia mengungkap dari segi demografi, pengaruh politik uang terhadap penentuan pilihan paling berpengaruh di pemilih perempuan. Kemudian di kalangan pemilih lebih tua, pengaruh politik uang juga cenderung lebih tinggi, dan juga masyarakat kalangan berpendidikan menengah ke bawah dan di kalangan yang berpendapatan rendah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
