REPUBLIKA.CO.ID, DHAKA -- Utusan Pemerintah Pakistan untuk Bangladesh mengumumkan pencabutan semua pembatasan visa bagi warga negara Bangladesh. Kabar ini disampaikan setelah pertemuan antara Komisaris Tinggi Pakistan Imran Ahmed Siddiqui dan Menteri Luar Negeri Bangladesh Md. Shahriar Alam.
"Pakistan telah menghapus semua pembatasan visa Pakistan untuk warga negara Bangladesh," kata sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh Komisi Tinggi Pakistan di Bangladesh dilansir dari Anadolu Agency pada Ahad (10/2).
"Kedua belah pihak sepakat untuk meningkatkan kontak bilateral di semua tingkatan," tambah pernyataan itu.
Siddiqui mengatakan mereka menunggu tanggapan yang sama dari pihak Bangladesh. Sebab, pembatasan dari pemerintah Bangladesh terhadap warga negara Pakistan masih berlaku.
"Dan itulah mengapa saya memberi tahu menteri negara bahwa kami telah mencabut semua larangan dari pihak kami," kata Siddiqui.
Langkah tersebut dipandang sebagai pemecah kebekuan dalam hubungan yang membekukan antara kedua negara Asia Selatan. Bangladesh memperoleh kemerdekaan dari Pakistan setelah perang berdarah pada tahun 1971.
Hubungan bilateral antara kedua negara kembali memburuk pada tahun 2016 seputar persidangan Bangladesh atas kejahatan terhadap kemanusiaan pada tahun 1971 di pengadilan kontroversial yang baru dibentuk. Pemerintah Bangladesh membentuk pengadilan domestik, yang disebut Pengadilan Kejahatan Internasional (TIK), pada tahun 2009 untuk pengadilan kejahatan terhadap kemanusiaan selama Perang Pembebasan pada tahun 1971 antara Bangladesh [saat itu Pakistan Timur] dan Pakistan.
Namun, hubungan antara Bangladesh dan Pakistan mulai berubah positif, menyusul panggilan telepon yang jarang terjadi Juli lalu oleh Perdana Menteri Pakistan Imran Khan kepada mitranya dari Bangladesh, Sheikh Hasina. Pemimpin tertinggi Bangladesh juga mendeklarasikan kebijakan luar negeri negara itu "persahabatan untuk semua dan tidak ada niat jahat" dan meyakinkan Siddiqui untuk menyediakan semua kerja sama yang diperlukan.
Utusan Pakistan juga mengunjungi Perdana Menteri Hasina dan Menteri Luar Negeri AK Abdul Momen di Dhaka. Kunjungan ini dilaporkan membahas berbagai masalah bilateral dalam suasana yang ramah.
"Kami berharap dapat terlibat dengan Pakistan," tulis pernyataan terpisah yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri Bangladesh.
Kedua belah pihak sepakat tentang perlunya mengadakan konsultasi kantor luar negeri yang telah lama tertunda, yang terakhir diadakan pada tahun 2010. Kemenlu Bangladesh juga mendesak Pakistan untuk memberikan akses ke lebih banyak produk Bangladesh dengan memanfaatkan ketentuan Perjanjian Perdagangan Bebas Asia Selatan (SAFTA) yang ada, melonggarkan daftar negatif dan menghilangkan hambatan perdagangan.
"Neraca perdagangan saat ini condong ke arah Pakistan," tulis Kemenlu Bangladesh.
Dalam pertemuan tersebut, pihak Pakistan menekankan untuk mengatasi semua hambatan non-perdagangan untuk hubungan komersial yang produktif.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
