REPUBLIKA.CO.ID, TAIZ -- Pemerintah Yaman meminta Persatuan Bangsa-bangsa (PBB), komunitas internasiona,l hingga organisasi hak asasi manusia untuk mengambil posisi yang jelas terkait kejahatan perang dan pelanggaran brutal yang dilakukan oleh milisi Houthi di Yaman.

Perdana Menteri Yaman Maeen Abdulmalik Saeed mengatakan mereka harus mengambil sikap atas pelanggaran yang dilakukan milisi yang didukung Iran terhadap penduduk di daerah Al-Hima di utara Taiz, di barat daya Yaman.

Milisi Houthi mengepung desa Al-Hima dan Al-Haq di Taiz pada Jumat (8/1). Pengepungan Houthi menewaskan empat orang, termasuk seorang anak, melukai tujuh lainnya, dan secara luas merusak dan menghancurkan beberapa rumah.

Dilansir Arab News pada Ahad (10/1), Perdana menteri berharap komunitas internasional dan organisasi-organisasinya tidak berpuas diri dengan berdiam diri dengan kejahatan milisi yang didukung Iran. Diamnya komunitas internasional disebutnya dapat mendorong Houthi untuk melanjutkan kejahatan mereka terhadap warga sipil tak bersenjata.

Abdulmalik telah berdiskusi melalui panggilan telepon dengan Gubernur Taiz Nabil Shamsan. Perdana menteri menekankan pembunuhan anak-anak, wanita dan warga sipil, penangkapan acak, pengeboman rumah, dan pemindahan paksa penduduk tidak akan dikenakan undang-undang pembatasan. Ia memastikan pelakunya akan membayar kejahatan mereka.

Gubernur memberi penjelasan kepada perdana menteri tentang kejahatan yang dilakukan oleh milisi Houthi. Semua kejahatan telah dilakukan, kata Nabil, termasuk pengepungan warga, pengeboman rumah dan pertanian penduduk dengan roket dan artileri, pembunuhan wanita dan anak-anak, hingga penculikan puluhan orang yang tidak bersalah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika