REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden ke-6 RI sekaligus pendiri Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku, menyampaikan pemikiran yang sederhana, bagaimana Indonesia bisa menggunakan peluang untuk memperbaiki kondisi dan situasi negara dari hempasan krisis kembar. Krisis itu, yaitu pandemi Covid-19 dan ekonomi saat ini.
Menurut SBY, hadirnya vaksin, dari berbagai jenis dan negara pembuatnya, merupakan harapan baru. Dia menyatakan, sangat mungkin vaksin dan vaksinasi menjadi titik balik (turning point) bagi pengakhiran pandemi Covid-19 di seluruh dunia.
"Tentunya termasuk Indonesia. Karenanya, vaksinasi sebagai program pemerintah dan gerakan nasional haruslah benar-benar sukses," kata SBY dalam artikelnya yang diunggah di akun Facebook berjudul 'Peluang untuk Sukses Ada, Jangan Kita Sia-siakan' sebagaimana dikutip Republika, Sabtu (9/1).
Menurut SBY, yang perlu diperhatikan, vaksinasi terhadap rakyat Indonesia yang jumlahnya 200 juta lebih tentu memerlukan waktu. Oleh karena itu, sambung dia, jangan sampai upaya mengatasi Covid saat ini menjadi kendor, termasuk dalam menjalankan berbagai pembatasan yang diperlukan.
"Saya mengikuti penjelasan Menteri Kesehatan tanggal 2 Januari 2021 bahwa vaksinasi akan tuntas dalam waktu 3,5 tahun. Satu hari kemudian diralat oleh pejabat senior Kemenkes yang mengatakan bahwa vaksinasi akan selesai dalam waktu 15 bulan. Artinya, vaksinasi terakhir terhadap manusia Indonesia akan berlangsung pada tanggal 13 April 2022," ucap SBY.
SBY mengaku, tak ingin berdebat tentang realistiknya berapa lama waktu yang diperlukan untuk melakukan vaksinasi di negeri ini. "Timeline-nya juga seperti apa. Yang penting, segalanya mesti direncanakan, disiapkan dan dilaksanakan dengan baik," ucapnya.
SBY mengetahui tantangan dan kompleksitas vaksinasi untuk rakyat Indonesia. Misalnya, faktor geografi, mengingat Indonesia adalah negara kepulauan. Juga, SBY menambahkan, dari segi demografi, mengingat penduduk Indonesia tersebar di berbagai pelosok tanah air dan sebagian daripadanya sulit dijangkau.
"Juga keadaan dan kesiapan infrastruktur kesehatan masyarakat di berbagai wilayah, termasuk faktor transportasi, penyimpanan dan distribusi vaksin serta elemen logistik yang lain. Kapan berbagai jenis vaksin yang dipesan pemerintah datang di Indonesia, sesuai kesanggupan penjualnya, juga harus menjadi bagian dari perencanaan yang realistik," ucap SBY.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
