REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Corruption Watch (ICW) mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) perlu memilih calon kapolri yang berkomitmen serius dalam pembenahan internal institusi kepolisian. Setidaknya presiden harus memasukkan indikator kompetensi dan integritas dalam menjaring kandidat kapolri di masa mendatang.
Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengatakan, reformasi kepolisian diperlukan menyusul persepsi negatif publik terhadap lembaga tersebut. Terutama berkaitan dengan komitmen pemberantasan korupsi.
Kurnia mengatakan, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Kepolisian hanya berkisar 59,7 persen merujuk riset Lembaga Survei Indonesia (LSI) awal Desember lalu. Temuan serupa juga terlihat pada survei yang dilakukan ICW dan LSI pada 2018 lalu, yakni potensi terbesar pungutan liar dalam pelayanan birokrasi ada pada kepolisian.
Selain itu, ia juga meminta presiden bersikap terbuka terkait nama-nama yang akan dicalonkan sebagai kapolri. ICW mengatakan, publik berharap praktik buruk pada 2015 tidak terulang ketika presiden merekomendasikan nama Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan.
"Presiden juga mesti membuka akses informasi kepada masyarakat untuk mendapatkan penilaian terkait rekam jejak kandidat," kata dia di Jakarta, Sabtu (9/1).
Komjen Budi Gunawan saat itu ditetapkan sebagai tersangka rasuah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak lama setelah Presiden Jokowi merekomendasikan namanya ke DPR. Itu sebabnya ICW meminta transparansi rekam jejak kandidat calon kapolri.
Dia mengatakan, presiden dapat memanfaatkan lembaga pengawas, seperti KPK, Kompolnas, PPATK hingga dirjen pajak untuk melihat beragam rekam jejak para calon Kapolri. Menurutnya, hal tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa presiden tidak keliru dalam menentukan pilihan.
Dia mengatakan, berbagai lembaga pengawas tersebut dapat dimanfaatkan untuk membantu menelisik potensi adanya transaksi mencurigakan hingga kepatuhan terhadap LHKPN. Begitupula hukuman disiplin internal yang pernah dijatuhkan dan kinerjanya dalam menjalankan fungsi Kepolisian selama ini.
Seperti diketahui, Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis akan segera purna tugas pada akhir Januari 2021. ICW mengimbau presiden untuk memilih calon yang berintegritas mengingat peran kepolisian sebagai salah satu penegak hukum yang ditugasi memberantas korupsi.
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) yang juga Ketua Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Mahfud MD menyatakan lima nama calon kapolri telah disampaikan kepada presiden. Lima calon yang diserahkan itu, yakni Komjen Gatot Edy Pramono, Komjen Boy Rafly Amar, Komjen Listyo Sigit Prabowo, Komjen Arief Sulistyanto, dan Komjen Agus Andrianto.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
