REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). mengakui vaksin Covid-19 memang harus diedarkan ke berbagai wilayah Indonesia karena untuk mengedarkannya membutuhkan proses yang tidak sebentar. Meskipun hingga saat ini vaksin tersebut belum mendapatkan izin edar penggunaan darurat (Emergency Use Authorization/EUA) dari BPOM .
Sebanyak 3 juta dosis vaksin Covid-19 Sinovac telah tiba di Tanah Air dan telah didistribusikan ke berbagai wilayah Indonesia. "Distribusi vaksin yang diedarkan perlu dilakukan pemerintah. Sebab untuk bisa mendistribusikannya dengan cara yang benar atau cara distribusi obat yang baik membutuhkan waltu," kata Kepala BPOM Penny K Lukito saat konferensi virtual update izin edar EUA Vaksin Covid-19, Jumat (8/1).
Ia menambahkan, BPOM sejauh ini telah memberikan pendampingan, bimbingan teknis dan pengaturan, hingga pelatihan terkait cara distribusi obat yang baik. Sejauh ini, dia melanjutkan, BPOM sudah memberikan izin pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) farmasi penghasil vaksin, Bio Farma, supaya dapat mendistribusikan vaksin ini.
"Tetapi vaksin Covid-19 hanya bisa digunakan setelah mendapatkan EUA," ujar Penny.
Ia menegaskan, komitmen mengenai ini sudah disepakati bersama. Jadi, distribusi vaksin untuk menjamin pelaksanaan distribusi vaksin yang baik tidak menjadi masalah.
Kendati demikian, Penny mengakui BPOM belum bisa memberikan EUA karena masih menunggu data interim 3 bulan uji klinik fase 3 yang tengah dilaksanakan di Bandung, Jawa Barat. "Rencananya data interim ini akan diberikan pada hari ini," kata Penny.
Kemudian, BPOM akan langsung membahas bersama EUA dalam waktu tidak lama. Kemudian BPOM berharap diskusi segera final dan EUA bisa diumumkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
