Jumat 08 Jan 2021 00:04 WIB

Epidemiolog: Pemahaman Pentingnya Vaksin Jadi Tantangan

Pada tahap pertama ini perioritas pelaksanaan vaksin adalah untuk tenaga kesehatan.

Rep: Febrian Fachri/ Red: Muhammad Fakhruddin
Epidemiolog: Pemahaman Pentingnya Vaksin Jadi Tantangan. Petugas menurunkan vaksin Covid-19 Sinovac di Gedung Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Kamis (7/1). DInas Kesehatan DKI Jakarta telah menerima sebanyak 78.400 vaksin Covid-19 Sinovac pada tahap pertama yang akan diprioritaskan untuk tenaga kesehatan. Republika/Thoudy Badai
Foto: Republika/Thoudy Badai
Epidemiolog: Pemahaman Pentingnya Vaksin Jadi Tantangan. Petugas menurunkan vaksin Covid-19 Sinovac di Gedung Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Kamis (7/1). DInas Kesehatan DKI Jakarta telah menerima sebanyak 78.400 vaksin Covid-19 Sinovac pada tahap pertama yang akan diprioritaskan untuk tenaga kesehatan. Republika/Thoudy Badai

REPUBLIKA.CO.ID,PADANG -- Epidemiolog Universitas Andalas Defriman Djafri mengatakan saat ini tantangan terbesar pemerintah adalah memberikan pemahaman dan informasi yang utuh dan komprehensif mengenai pentingnya vaksinasi covid-19.

Menurut Defriman vaksinasi tidak saja merupakan upaya intervensi  yang diharapkan efektif oleh pemerintah dalam memutus mata rantai penularan Covid-19, tetapi untuk efek yang lebih besar agar yang dapat menurunkan angka kesakitan dan kematian, pencapaian kekebalan kelompok, dan penguatan sistem kesehatan yang nantinya berdampak terhadap produktivitas sosial dan ekonomi kedepan.  

"Memang itu jadi tantangan terbesar saat ini. Bagaimana masyarakat punya kesadaran akan pentingnya vaksinasi. Supaya kita dapat memutus mata rantai penularan dan meminimalisir jatuhnya korban penularan," kata Defriman, Kamis (7/1).

Defriman menjelaskan hasil studi persepsi penerimaan vaksin kerjasama  WHO, UNICEF dan Kemenkes RI yang dilaksanakan September 2020 lalu dengan jumlah sampel 8.364 responden, aspek keamanan vaksin 59,03 persen, efektifitas vaksin 43,17 persen dan kepercayaan agama 15,97 persen menjadi alasan terbesar masyarakat tidak akan menerima vaksin covid-19.

Saat ini menurut Defriman informasi persetujuan penggunaan vaksin pada masa darurat yaitu ijin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPPOM) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait vaksin ini belum dikeluarkan.

Defriman menjelaskan pemerintah harus mempersiapkan strategi promosi kesehatan dalam memberikan komunikasi, informasi dan edukasi dengan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, tenaga kesehatan dan ahli yang kompeten memberikan informasi untuk menghindari disinformasi yang diterima oleh masyarakat.

Antisipasi ini menurut dia tidak hanya meminimalisir keraguan penerima vaksin pada tahap satu  ini, tetapi juga untuk mempersiapkan untuk kelompok non kesehatan atau masyarakat awam pada tahap 2, 3 dan 4 kedepan yang juga minim mendapatkan informasi mengenai vaskinasi ini.

Seperti diketahui vaksinasi covid-19 di Indonesia akan segera dilaksanakan. Pada tahap pertama ini perioritas pelaksanaan vaksin adalah untuk tenaga kesehatan yang kini paling rentan tertular covid.

"Sementara di sisi lain, kepercayaan, keamanan dan efektifitas vaksin menjadi pertanyaan banyak orang saat ini," ujar Defriman.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement