REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani menyambut baik diterapkannya kebijakan PSBB Jawa-Bali sebagaimana yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN), Airlangga Hartarto. Namun demikian, dirinya berpesan, agar tidak lagi terjadi ketidaksinkronan antara pusat dengan daerah dalam pelaksanaan PSBB.
"Kali ini pemerintah pusat, pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan terkait, harus satu kata dan satu komando," kata Netty dalam keterangan tertulisnya kepada Republika, Kamis (7/12).
Politikus PKS tersebut menekankan agar kebijakan ini ditaati dan dilaksanakan secara menyeluruh oleh semua kepala daerah, terutama kota yang disebut defenitif. Menurutnya, pandemi Covid-19 akan mampu diatasi jika semua elemen bergerak, berkolaborasi optimal, bersinergi dan saling mendukung.
"Jangan setengah hati untuk menjadikan sistem kesehatan sebagai basis penanganan pandemi. Jangan setengah kesehatan, setengah pemulihan ekonomi. Terbukti Covid-19 makin menguat dengan munculnya varian baru yang makin meluas," ujarnya.
Oleh karena itu, dirinya meminta pemerintah untuk fokus pada penanganan Covid-19 dengan menjadikan sistem kesehatan sebagai basis kebijakan. Beri otoritas pada Kemenkes RI untuk menjadi leading sector.
"Lakukan peningkatan kualitas dan kuantitas 3T, tingkatkan kapasitas layanan kesehatan termasuk tempat isolasi, ruang ICU, ventilator, serta obat-obatan yang diperlukan dalam protokol penanganan Covid-19," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
