REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Vaksinasi Covid-19 tahap I ditargetkan mulai pekan depan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pemerintah telah mendistribusikan 1,2 juta dosis vaksin Sinovac ke seluruh daerah di Indonesia sejak 3 hingga 5 Januari, dengan estimasi keterlambatan hingga 7 Januari 2021.

Meskipun vaksin Sinovac sudah didistribusikan, penggunaannya masih menunggu izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization (EUA) dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Presiden Joko Widodo menargetkan izin edar tersebut akan keluar pekan ini.

"Kami akan tunggu persetujuan BPOM sebelum dimulai suntik di pekan kedua Januari 2021," kata Budi Gunadi saat konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (6/1).

Pendistrbusian vaksin dilakukan dengan hati-hati dengan Sistem Manajemen Distribusi Vaksin (SMDV) yang telah diluncurkan pada Ahad (3/1), lalu. Direktur Digital Health Care Bio Farma, Soleh Ayubi menjelaskan, sistem itu terintegrasi secara bertahap dengan sistem lain di dalam dan di luar Holding BUMN Farmasi. "Termasuk Command Center yang dilengkapi dengan dash board Internet of Things (IoT) untuk memonitor segala kondisi yang terjadi dalam perjalanan," kata dia, Selasa (5/1).

Dengan sistem itu, posisi dan pergerakan vaksin dapat dimonitor. Kemudian, memantau suhu vaksin secara real time dan kondisi darurat lainnya. "Penerapan dari SMDV ini merupakan sistem pertama di dunia yang diterapkan di vaksin Covid-19," katanya.

Distribusi vaksin dikawal ketat oleh aparat. Polri mengerahkan sebanyak 83.566 personel yang mengawal vaksin ke berbagai provinsi, kabupaten, dan kota. Tidak hanya Polri, TNI juga dilibatkan dalam peng amanan perjalanan vaksin yang disebut Operasi Aman Nusa. "Polri berharap program tersebut dapat ber jalan dengan baik, lancar dan aman," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono di Mabes Polri, Selasa (5/1).

Sejumlah daerah telah mengonfirmasi penerimaan vaksin. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, DKI menerima 39.200 dosis vaksin pada Senin (4/1). Pada hari yang sama, beberapa daerah seperti Banten menerima 14.560 dosis, Nusa Tenggara Timur (NTT) 13.200 dosis, Nusa Tenggara Barat (NTB) 28.760 dosis, Papua Barat 7.160 dosis, Bali 31 ribu dosis, Jawa Tengah 62.560 dosis, dan Jawa Timur sebanyak 77.760 dosis vaksin.

Meski begitu, belum ada satu pun provinsi yang mulai mendistribusikan vaksin tersebut ke kabupaten dan kota. Wali Kota Batu, Jatim, Dewanti Edy Rumpoko belum mengetahui jumlah vaksin yang akan mereka diterima. Pihaknya baru diinformasi kan jumlah dan kedatangan vaksin di tingkat provinsi.

"Nah, terus ke kotanya kita belum tahu kapan. Dan petunjuk teknis juga belum keluar," kata Dewanti, Rabu (6/1). Meski begitu," kata dia, Pemkot Batu telah mempersiapkan kedatangan vaksin tersebut.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Vaksinasi Covid-19 tahap I ditargetkan mulai pekan depan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pemerintah telah mendistribusikan 1,2 juta dosis vaksin Sinovac ke seluruh daerah di Indonesia sejak 3 hingga 5 Januari, dengan estimasi keterlambatan hingga 7 Januari 2021.

Meskipun vaksin Sinovac sudah didistribusikan, penggunaannya masih menunggu izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization (EUA) dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Presiden Joko Widodo menargetkan izin edar tersebut akan keluar pekan ini.

"Kami akan tunggu persetujuan BPOM sebelum dimulai suntik di pekan kedua Januari 2021," kata Budi Gunadi saat konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (6/1).

Pendistrbusian vaksin dilakukan dengan hati-hati dengan Sistem Manajemen Distribusi Vaksin (SMDV) yang telah diluncurkan pada Ahad (3/1), lalu. Direktur Digital Health Care Bio Farma, Soleh Ayubi menjelaskan, sistem itu terintegrasi secara bertahap dengan sistem lain di dalam dan di luar Holding BUMN Farmasi. "Termasuk Command Center yang dilengkapi dengan dash board Internet of Things (IoT) untuk memonitor segala kondisi yang terjadi dalam perjalanan," kata dia, Selasa (5/1).

Dengan sistem itu, posisi dan pergerakan vaksin dapat dimonitor. Kemudian, memantau suhu vaksin secara real time dan kondisi darurat lainnya. "Penerapan dari SMDV ini merupakan sistem pertama di dunia yang diterapkan di vaksin Covid-19," katanya.

Distribusi vaksin dikawal ketat oleh aparat. Polri mengerahkan sebanyak 83.566 personel yang mengawal vaksin ke berbagai provinsi, kabupaten, dan kota. Tidak hanya Polri, TNI juga dilibatkan dalam peng amanan perjalanan vaksin yang disebut Operasi Aman Nusa. "Polri berharap program tersebut dapat ber jalan dengan baik, lancar dan aman," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono di Mabes Polri, Selasa (5/1).

Sejumlah daerah telah mengonfirmasi penerimaan vaksin. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, DKI menerima 39.200 dosis vaksin pada Senin (4/1). Pada hari yang sama, beberapa daerah seperti Banten menerima 14.560 dosis, Nusa Tenggara Timur (NTT) 13.200 dosis, Nusa Tenggara Barat (NTB) 28.760 dosis, Papua Barat 7.160 dosis, Bali 31 ribu dosis, Jawa Tengah 62.560 dosis, dan Jawa Timur sebanyak 77.760 dosis vaksin.

Meski begitu, belum ada satu pun provinsi yang mulai mendistribusikan vaksin tersebut ke kabupaten dan kota. Wali Kota Batu, Jatim, Dewanti Edy Rumpoko belum mengetahui jumlah vaksin yang akan mereka diterima. Pihaknya baru diinformasi kan jumlah dan kedatangan vaksin di tingkat provinsi.

"Nah, terus ke kotanya kita belum tahu kapan. Dan petunjuk teknis juga belum keluar," kata Dewanti, Rabu (6/1). Meski begitu," kata dia, Pemkot Batu telah mempersiapkan kedatangan vaksin tersebut.