REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mengawali tahun anggaran baru (tahun 2021), Kementerian Agama RI melalui Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam langsung ingin tancap gas di tengah masa pandemi Covid-19 ini. Salah satu program prioritasnya adalah akreditasi Program Studi (Prodi) bagi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) dengan rencana anggaran Rp 22 miliar. Data awal, sebanyak 791 Prodi yang akan diakreditasi.
“Tahun 2021 harus lebih cepat lagi dalam melakukan akreditasi Prodi. Prioritasnya adalah Prodi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) dengan dana yang disiapkan 22 miliar. Data yang siap diakreditasi sejumlah 791 Prodi,“ kata Direktur Diktis, Prof Dr Suyitno MAg saat memberikan arahan tahun anggaran 2021 di depan para kepala sub direktorat Diktis, kepala seksi dan pejabat fungsional tertentu (JFT), di Jakarta, Selasa (5/1).
Suyitno yang juga guru besar UIN Raden Fatah Palembang itu menambahkan, akreditasi Prodi tersebut menjadi pintu masuk untuk akreditasi institusi. Semua itu, sesuai dengan rencana beberapa tahun sebelumnya, harus didukung pula dengan kehadiran Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM).
Sesuai dengan Sapta Program Diktis, Suyitno menyebut program kelima, percepatan akreditasi itu salah satunya dengan mendorong keberadaan LAM Keagamaan. Hal itu mengingat karena keterbatasan asesor di BAN-PT untuk Prodi di lingkungan Diktis, khususnya bidang keagamaan.
“Proses pengajuan LAM Keagamaan ini, alhamdulillah sudah berjalan sesuai prosedur. Semoga proposal studi kelayakan LAM Keagamaan yang telah disubmit akhir tahun 2020 pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan segera diproses. Sehingga, Kementerian Agama dapat diberikan mandat untuk menjalankan amanah dari LAM tersebut, syukur dimulai pada tahun 2021 ini,” ujar mantan Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) ini dalam rilis yang diterima Republika.co.id.
Pembahasan awal tahun 2021 juga mempertegas agenda berikutnya dari Sapta Program Diktis, yaitu penguatan Ma’had al-Jamiah di PTKI bekerja sama dengan direktorat pondok pesantren. Menurut Suyitno, pada masa pandemi ini, di mana pembelajaran model daring atau pembelajaran jarak jauh diberlakukan, maka program Ma’had al-Jamiah, sekurangnya setahun para mahasiswa ikut dengan pesantren terdekatnya.
“Tentu saja, pondok pesantren yang sesuai dengan kriteria, seperti protokol kesehatan harus ketat dan jaringan internet harus kuat. Semua itu harus disiapkan dengan matang awal tahun 2021 ini,” paparnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Prof Dr Muhammad Ali Ramdhani yang juga hadir dalam rapat pimpinan memberikan arahan awal tahun 2021 program Diktis, meyakini hal tersebut akan terwujud dengan kerja sama semua pihak, terutama kerja tim Diktis.
“Saya percaya dengan sepenuhnya, apa yang direncanakan oleh direktur Diktis, insya Allah akan terwujud. Sebab, saya juga mendorong direktorat lain di Pendidikan Islam ini supaya dapat jalan bersama untuk mewujudkan visi misi agung dari Kementerian Agama RI. Berjalan cepat itu penting, tetapi langkah bersama itu jauh lebih mudah akan mewujudkan program prioritas yang berdampak pada masa-masa yang akan datang”, ujar Guru Besar UIN Sunan Gunung Jati Bandung itu.
Rapat pimpinan itu dilaksanakan pada hari Senin-Selasa, 4-5 Januari 2021 di kantor Kementerian Agama RI Jakarta. Rapat dilaksanakan melalui daring dan luring dengan protokol kesehatan yang ketat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
