Rabu 06 Jan 2021 23:36 WIB

Wagub: Seluruh Pejabat Pemprov DKI Siap Divaksin

Ahmad Riza Patria menyebut pejabat dan Gubernur DKI siap divaksin agar warga yakin

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria saat memberikan keterangan pers di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (15/12).
Foto: Republika/Flori Sidebang
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria saat memberikan keterangan pers di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (15/12).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta siap divaksin COVID-19 seperti yang diatur oleh pemerintah pusat.

"Memang sudah diatur, setelah nakes (tenaga kesehatan) itu nanti aparat pemerintah. Seperti Satpol PP, Dishub, termasuk pimpinan daerah, tentu kami termasuk pak gubernur tidak keberatan dan siap kapanpun divaksin," kata Riza di Balai Kota Jakarta, Rabu (6/1).

Riza mengungkapkan kesiapannya bersama Gubernur AniesBaswedan untuk menerima vaksinasi COVID-19 semata-mata untuk memberi rasa yakin kepada masyarakat dan pertanggungjawaban atas berbagai pertanyaan yang meragukan vaksin ini.

"Biasanya pemimpin itu yang harus mendahulukan warga yang paling membutuhkan. Kalau warga tidak yakin, minta pimpinan, pimpinan pasti siap, karena yang dilakukan pimpinan adalah yang terbaik bagi seluruh warga," katanya.

Dinas Kesehatan DKI telah menerima vaksin dari pemerintah pusat yang distribusikan dari PT Biofarma. Kata dia, vaksin tersebut telah diterima pada Senin, 4 Januari 2021.

"Vaksin sudah diterima sebanyak 39.200 dosis dan tiba di Dinkes DKI," kata Riza.

Rencananya, vaksin tahap pertama tersebut diberikan kepada tenaga kesehatan mulai pekan kedua atau ketiga Januari. Fasilitas kesehatan dengan 453 vaksinator yang terdiri atas petugas kesehatan, perawat, dokter, hingga bidan telah disiapkan untuk memberikan vaksin.

Riza menyebutkan ada sebanyak 119.145 tenaga kesehatan diprioritaskan mendapatkan vaksin tersebut.

"Kapasitas penyuntikan yang kami targetkan 20.473 per hari kemudian sasaran bersifat 'top down' dari pemerintah pusat itu dari berbagai sumber SDM Kementerian Kesehatan, Dukcapil BPJS kesehatan, BPJS ketenagakerjaan," katanya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement