Wednesday, 7 Jumadil Akhir 1442 / 20 January 2021

Wednesday, 7 Jumadil Akhir 1442 / 20 January 2021

Australia Vaksinasi Awal Maret, Indonesia Mulai Pekan Depan

Kamis 07 Jan 2021 06:30 WIB

Red:

Petugas menurunkan vaksin COVID-19 Sinovac saat tiba di gudang Dinas Kesehatan Sumatera Utara, Kota Medan, Sumatera Utara.

Petugas menurunkan vaksin COVID-19 Sinovac saat tiba di gudang Dinas Kesehatan Sumatera Utara, Kota Medan, Sumatera Utara.

Foto: Rony Muharrman/ANTARA FOTO
Vaksin Pfizer dan AstraZeneca masih menunggu izin dari TGA.

Jadwal penyuntikkan vaksin virus corona di Australia telah dimajukan dua minggu dari yang seharusnya, menjadi awal Maret.

  • Pemerintah Australia awalnya berencana memulai inokulasi akhir Maret
  • Vaksin Pfizer dan AstraZeneca masih menunggu izin dari TGA
  • Penyuntikkan vaksin Sinovac di Indonesia dilakukan 13 Januari, belum terima izin dari BPOM
 

Vaksin yang akan disuntikkan pertama adalah milik Pfizer-BioNTech, yang sebanyak 10 juta dosisnya sudah diamankan oleh Pemerintah Australia dan telah digunakan di beberapa negara yang telah meminta penerbitan izin darurat untuk memulai vaksinasinya.

Pemerintah Australia merencanakan agar obat tersebut mendapat izin edar dari 'Therapeutic Goods Administration' (TGA) bulan Januari ini dan untuk memulai inokulasi akhir Maret nanti.

Namun dalam wawancara dengan stasiun radio Sydney 2GB, Menteri Kesehatan Australia Greg Hunt mengatakan jadwal vaksinasi di Australia telah dimajukan dua minggu.

"Kami dapat memajukan jadwal vaksinasi dari pertengahan tahun ke kuartal kedua, dari akhir Maret ke awal Maret, dan saya terbuka pada keputusan selanjutnya," katanya.

Menkes Greg mengatakan "keamanan lebih penting dari segalanya" dan prioritas utama Pemerintah adalah untuk memastikan kepercayaan dalam publik terhadap vaksin apapun yang digunakan di Australia.

Ia mengatakan vaksin dosis pertama akan diberikan pada tenaga kesehatan dan mereka yang sering berhadapan dengan warga yang melakukan perjalanan internasional.

Daftar urutan penerima vaksin yang diutamakan "masih dalam tahap penyelesaian", menurut penjelasannya.

'Tidak dalam situasi darurat'

Selain vaksin Pfizer, Australia juga telah mengamankan sekitar 54 juta dosis vaksin dari University of Oxford-AstraZeneca, dengan 50 juta dosisnya diproduksi dalam negeri oleh CSL di Victoria, dan prosesnya sudah berlangsung.

Kedua vaksin ini masih harus menunggu izin edar dari TGA dan akan melalui proses uji coba sebelum diedarkan dalam negeri.

Setiap orang akan menerima dua dosis vaksin Pfizer, yang berarti bahwa sebanyak lima juta warga Australia akan menerimanya ketika sudah didistribusikan.

Pekan lalu, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan bahwa dosis ini harus diberikan dalam jangka waktu 21 hingga 28 hari.

Tantangan besar dalam hal transportasi dan pemberian vaksin secara nasional juga akan muncul, terutama ke daerah yang paling terpencil, karena harus disimpan dalam suhu -70 derajat Celsius.

Pemimpin partai oposisi Anthony Albanese mengatakan keputusan untuk memajukan penyuntikkan vaksin adalah sesuatu yang "tidak mungkin".

"Ini menunjukkan bahwa sekali lagi Pemerintah hanya mengikuti, bukannya memimpin," katanya.

"Faktanya, sekali TGA mengeluarkan izin edar vaksin, vaksin tersebut harus tersedia dan harus disuntikkan."

 

Dalam wawancara dengan stasiun radio 3AW Selasa lalu, Perdana Menteri Scott Morrison mengatakan Australia tidak akan "mengambil jalan pintas" soal vaksin.

"Kami berusaha bergerak secepat dan seaman mungkin, namun Australia tidak sedang dalam situasi darurat, jadi kita tidak harus mengambil jalan pintas," katanya.

Menurutnya, Pemerintah Australia "tidak harus mengambil keputusan dengan risiko yang tidak perlu".

"Menurut saya warga Australia juga tidak mau kalau kita mengedarkan vaksin abal-abal yang belum melalui uji coba, yang adalah proses normal yang harus dilalui oleh vaksin yang menerima izin edar dari TGA."

Program vaksinasi Indonesia dijalankan minggu depan, izin BPOM belum terbit

Sementara itu, Indonesia akan memulai program vaksinasi tanggal 13 Januari, menurut pernyataan Menteri Kesehatan Budi Gunaidi Sadikin, Selasa kemarin (5/1).

Presiden Joko Widodo akan menjadi orang pertama yang disuntikkan vaksin, diikuti dengan vaksinasi di daerah lain yang akan dilakukan dua hari setelahnya.

Pemerintah sebelumnya sudah mengatakan sebanyak 1,3 juta pekerja garda terdepan akan menjadi kelompok penerima pertama vaksin Sinovac Biotech SVA.O buatan China.

Indonesia sudah menerima tiga juta dosis vaksin Sinovac yang bernama CoronaVac.

Menyusul tenaga kesehatan, gubernur juga akan disuntikkan vaksin "untuk membangkitkan confidence ke masyarakat", menurut Menkes Budi.

Pengumuman ini diberikan sebelum Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memberikan izin pemakaian darurat untuk memulai inokulasi.

BPOM tidak memberikan jawaban ketika dihubungi, namun sebelumnya pernah mengatakan jika izin pemakaian darurat akan dikeluarkan setelah mempelajari data interim dari uji coba di Indonesia, Brasil, dan Turki.

 

Sinovac dan PT Bio Farma (Persero) tengah mengawasi uji coba klinis fase ketiga di Jawa Barat.

Hasil awal dari uji coba tahap akhir CoronaVac menunjukkan efektivitas sebesar 91,25 persen, sementara di Brasil efektivitasnya mencapai 50 persen dan hasil lengkapnya masih ditahan oleh perusahaan.

Menkes Budi mengatakan Indonesia harus melakukan inokulasi pada 181,5 juta orang, atau sekitar 67 persen dari total populasi, untuk mencapai 'herd immunity'.

Vaksin ini akan diberikan secara gratis dan prosesnya diperkirakan memakan waktu 15 bulan.

PT Bio Farma telah mengirim lebih dari 760.000 dosis vaksin Sinovac ke 34 provinsi terhitung Selasa kemarin (5/1).

Indonesia juga telah mengamankan 329 juta dosis vaksin COVID-19, yang kebanyakan adalah dari Pfizer-BioNTech dan AstraZeneca.

Diproduksi oleh Natasya Salim dari artikel Reuters dan ABC dalam bahasa Inggris yang bisa dibaca di sini.

Ikuti berita seputar pandemi Australia dan lainnya di ABC Indonesia.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Disclaimer: Berita ini merupakan kerja sama Republika.co.id dengan ABC News (Australian Broadcasting Corporation). Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi berita menjadi tanggung jawab ABC News (Australian Broadcasting Corporation).
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA