REPUBLIKA.CO.ID, ZURICH -- Sekretaris Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus mengaku kecewa pada China. Alasannya, China masih belum mengizinkan masuknya tim ahli internasional untuk memeriksa asal-usul virus Covid-19.
“Hari ini, kami mengetahui bahwa pejabat China belum menyelesaikan izin yang diperlukan untuk kedatangan tim,” ujar Tedros dalam konferensi pers daring di Jenewa dikutip dari Asiaone, Rabu (6/1).
Meski dirinya telah melakukan kontak dengan pejabat senior China, izin belum juga diberi. Padahal, ia mengaku telah menjelaskan jika misi tersebut adalah misi prioritas dari WHO.
Misi tersebut akan dipimpin oleh Peter Ben Embarek, ahli penyakit hewan yang melintasi batas spesies, dan pergi ke China untuk misi pendahuluan Juli lalu. Tim akan beranggotakan 10 orang dan dijadwalkan berangkat pada awal Januari sebagai bagian dari misi yang telah lama ditunggu untuk menyelidiki kasus awal virus, yang pertama kali dilaporkan lebih dari setahun yang lalu di Wuhan, China.
Berdasarkan informasi dari kepala darurat WHO Mike Ryan, dua anggota tim internasional telah memulai perjalanan mereka ke Tiongkok. Satu sekarang telah kembali, dan yang lainnya sedang transit di negara ketiga. Namun, dia menambahkan, masalah izin tersebut diharapkan hanya berupa masalah logistik dan birokrasi yang mudah diselesaikan.
Lebih jauh, menjelang perjalanan tersebut, Beijing telah berusaha untuk membentuk narasi tentang kapan dan di mana pandemi dimulai. Hal itu santer dijelaskan oleh diplomat seniornya, Wang Yi.
Menurut Yi, hingga kini semakin banyak penelitian yang menunjukkan bahwa hal itu muncul di berbagai wilayah. Tetapi, hal itu dibantah oleh Ryan yang menyebut jika pernyataan Yi sangat spekulatif.
China, sejauh ini juga telah menepis kritik atas penanganan kasus awal yang muncul pada akhir 2019 kemarin. Meskipun, beberapa pihak termasuk Presiden AS Donald Trump juga mempertanyakan tindakan Beijing selama wabah tersebut.
Washington, yang telah mengumumkan rencana untuk keluar dari WHO, telah menyerukan penyelidikan "transparan". Kemudian juga mengkritik persyaratannya di mana para ahli China melakukan penelitian tahap pertama.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
