REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengatakan, total masyarakat penerima bantuan sosial (bansos) tahun 2021 di Ibu Kota yang terdampak pandemi Covid-19 sebanyak 1,9 juta kepala keluarga (KK). Ariza menyebut, jumlah ini berkurang dibandingkan sebelumnya yang mencapai sekitar 2,45 juta penerima bansos.
"Jadi memang ada pengurangan jumlah dari yang sebelumnya sebesar total 2,45 juta penerima sembako, sekarang tidak sampai 1,9 (juta) kurang lebih," kata Ariza di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (5/1) malam.
Ariza merinci, jumlah penerima bansos tunai yang disalurkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sekitar 1,1 juta KK. Sedangkan bansos dari pemerintah pusat bagi masyarakat di Jakarta mengalami pengurangan. “Sebelumnya jumlah bantuan dari pemerintah pusat untuk DKI Jakarta 1,3 juta kepala keluarga, sekarang kurang lebih 750 ribu,” ungkap dia.
Ariza mengungkapkan, penyebab terjadinya pengurangan jumlah itu lantaran adanya perbaikan data penerima bansos yang dilakukan oleh Pemprov DKI bersama dengan pemerintah pusat. Penyebab lainnya, kata dia, kondisi saat ini berbeda dibandingkan dengan pemberian bansos pada awal pandemi Covid-19.
Dia menuturkan, sejak pemerintah telah melonggarkan aturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Jakarta, sebagian masyarakat dapat kembali bekerja. "Jumlahnya menurun karena memang sudah sejak PSBB diperlonggar kan orang sudah kembali bekerja. Sebelumnya kan hampir banyak sekali yang menerima," beber Ariza. "Dulu sampai (pengemudi) GoJek juga menerima. Sekarang kan sudah tidak menerima. Jadi sekarang yang sudah bekerja tidak lagi menerima bantuan," sambung dia menjelaskan.
Menurut Ariza, pengurangan penerima bansos tersebut tidak hanya terjadi di Ibu Kota. Dia mengklaim, hal serupa juga terjadi di seluruh wilayah Indonesia. "Angka (penerima bansos) yang berkurang ini ya tidak hanya di DKI, di seluruh Indonesia berkurang. Karena sebagian kan sudah kembali bekerja," tutur dia.
Seperti diketahui, Pemprov DKI Jakarta berkolaborasi dengan pemerintah pusat menyalurkan bantuan sosial (bansos) untuk mengurangi dampak pandemi Covid-19. Warga Jabodetabek yang semula menerima bantuan berupa sembako, mulai 2021 diganti dengan Bantuan Sosial Tunai (BST).
Setiap penerima BST akan mendapatkan uang sebesar Rp 300 ribu yang diberikan selama empat bulan berturut-turut, sejak Januari hingga April 2021. Di DKI Jakarta, mekanisme penyaluran BST yang bersumber dari APBN Kementerian Sosial RI akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia, sedangkan yang bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta disalurkan melalui PT Bank DKI.
Selain memberikan BST, Pemprov DKI dan pemerintah pusat juga menyalurkan beberapa bantuan lainnya, yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako/Bantuan Pangan Non-tunai (BPNT). Nantinya, bantuan PKH akan menyasar sejumlah kelompok, yakni keluarga yang di dalamnya terdapat ibu hamil, anak usia dini, anak sekolah, penyandang disabilitas, hingga lanjut usia.
Adapun besaran jumlah bantuan yang diterima per keluarga bervariasi, sesuai dengan dengan jumlah kelompok sasaran yang dimiliki. Setiap keluarga maksimal mendapatkan bantuan sebanyak empat kelompok sasaran. Penyaluran bantuan PKH dilakukan dalam empat tahap, yakni pada Januari, April, Juli, dan Oktober 2021.
Kemudian, untuk BPNT, besaran bantuan yang diberikan senilai Rp 200 ribu/bulan per keluarga yang diberikan mulai Januari-Desember 2021 untuk dibelanjakan di e-warong. Bantuan PKH dan BPNT akan disalurkan melalui PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
