Monday, 11 Zulqaidah 1442 / 21 June 2021

Monday, 11 Zulqaidah 1442 / 21 June 2021

Maklumat Soal FPI Banyak Diprotes, Kapolri Terbitkan STR

Selasa 05 Jan 2021 17:10 WIB

Rep: Ali Mansur / Red: Agus Yulianto

Kapolri Jenderal Pol Idham Azis

Kapolri Jenderal Pol Idham Azis

Foto: Republika/Putra M. Akbar
Kapolri meminta seluruh polda agar dalam maklumat poin 2D, tidak menyinggung media.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kapolri Idham Azis menerbitkan surat telegram rahasia (STR) kepada seluruh Polda jajaran terkait dengan Nomor: Mak/1/I/2021 Tentang Kepatuhan Terhadap Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam (FPI). Sebelumnya, maklumat tersebut menuai banyak protes dari berbagai kalangan, terutama pada poin 2D.

Adapun isi dari poin 2D di dalam maklumat tersebut adalah, masyarakat tidak mengakses, mengunggah, dan menyebarluaskan konten terkait FPI baik melalui website maupun media sosial. Praktis poin ini dianggap menghambat hak masyarakat mendapatkan informasi, juga kebebasan pers. Sehingga kemudian Kapolri menerbitkan STR bernomor ST/1/I/HUM.3.4.5./2021 tertanggal (4/1/2021). "Iya betul (STR)" ujar Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono, Selasa (5/1).

Diterbitkannya, STR tersebut bertujuan untuk meluruskan informasi terkait poin maklumat yang jangan sampai malah menimbulkan polemik dengan media. Kemudian isi STR itu menjelaskan bahwa penekanan Maklumat Kapolri tersebut pada poin 2D tidak ada sangkut pautnya dengan pers. Kapolri meminta kepada seluruh polda agar dalam maklumat poin 2D tersebut tidak menyinggung media. 

"Sepanjang memenuhi kode etik jurnalistik, media, dan penerbitan Pers dilindungi UU Pers, kebebasan berpendapat tetap mendapat jaminan konstitusional," tegas Kapolri dalam STR tersebut.

Dalam STR tersebut juga disampaikan bahwa poin 1 dan 2 jika digunakan pada konten yang diproduksi dan disebarluaskan bertentangan dengan konstitusi UUD 1945, ideologi negara Pancasila, mengancam NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika seperti mengadu domba, provokatif, perpecahan, SARA. Maka negara harus hadir untuk melakukan pencegahan dan penindakan.

"Selama konten yang diproduksi dan penyebarannya tidak bertentangan dengan sendi-sendi berbangsa dan bernegara, dapat dibenarkan. Polri selama ini menjadi institusi yang aktif mendukung kebebasan Pers," tulis Idham Azis.

 

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA