Friday, 15 Zulqaidah 1442 / 25 June 2021

Friday, 15 Zulqaidah 1442 / 25 June 2021

Pengamat: Kepolisian Jangan Berlebihan Tangani FPI 

Selasa 05 Jan 2021 16:00 WIB

Rep: Haura Hafizhah/ Red: Agus Yulianto

Peneliti Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO)Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari (kiri) berbincang bersama Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesian Corruption Watch (ICW) Donal Fariz saat memberikan keterangan pers terkait Langkah politik Setya

Peneliti Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO)Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari (kiri) berbincang bersama Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesian Corruption Watch (ICW) Donal Fariz saat memberikan keterangan pers terkait Langkah politik Setya

Foto: Republika/Rakhmawaty La'lang
Maklumat Kapolri menjelaskan hal-hal yang membuat FPI ini seperti ormas terlarang.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas, Feri Amsari mengatakan, Maklumat Kapolri terkait kepatuhan terhadap larangan kegiatan, penggunaan simbol, dan atribut serta penghentian kegiatan Front Pembela Islam (FPI) itu, membuat polisi bisa memidanakan siapapun yang menyebarkan konten FPI. Dalam hal ini, Presiden harus perintahkan kepada kepolisian untuk tidak berlebihan menangani hal tersebut.

"Maklumat ini membuat polisi bisa memidanakan siapa saja bahkan yang mendukung tindakan pemerintah, tapi ikut menyebarkan konten terkait FPI. Cukup menakutkan maklumat ini bagi siapapun juga. Maka dari itu, Presiden harus ikut campur tangan dan perintahkan ke kepolisian agar tidak melakukan tindakan berlebihan kepada FPI," katanya saat dihubungi Republika, Selasa (5/1).

Namun, kata dia, hal tersebut akan sulit dilakukan jika ternyata maklumat ini bagian dari perintah Presiden sendiri. Kalau memang benar terjadi seperti itu berarti masyarakat harus berhati-hati. Sebab, pemerintah sudah tidak lagi demokratis.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA