REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, menilai sulit menyatakan penggunaan seaglider bukan sesuatu yang disengaja dan direncanakan. Dia berpendapat, perangkat tersebut digunakan untuk tujuan yang buruk.
"Sulit untuk mengatakan bahwa penggunaan seaglider itu bukan sesuatu yang disengaja bahkan direncanakan," ujar Fahmi lewat pesan singkat, Selasa (5/1).
Dia mengatakan, lokasi penemuan perangkat tersebut berada di kawasan perairan teritorial Indonesia, yakni di laut Selayar, Sulawesi Selatan. Sementara dari Indonesia, tidak ada klaim memiliki perangkat tersebut.
"Siapapun pemiliknya, menurut saya perangkat tersebut telah digunakan untuk tujuan-tujuan yang buruk, berpotensi merugikan kepentingan nasional dan mengancam kedaulatan kita," kata dia.
Fahmi mengatakan, berbagai pihak menyatakan perangkat yang ditemukan itu sangat mirip dengan yang dimiliki China. Menurut dia, sebetulnya hal tersebut merupakan sesuatu sesuatu yang harus didalami dan diklarifikasi terlebih dahulu.
Pengungkapan pemilik dan pengguna alat itu harus jadi prioritas pihak yang menyelidikinya. Jika negara atau pihak penggunanya sudah diketahui, maka langkah yang ia sebut harus ditempuh pemerintah ialah menggunakan saluran diplomatik.
"Untuk menyampaikan protes dan peringatan keras. Termasuk mengkaji kemungkinan adanya langkah hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat," kata dia.
Kemudian, pemerintah dan DPR juga harus segera mendiskusikan langkah yang harus diambil untuk meningkatkan kemampuan dalam upaya menutup celah rawan itu. Peningkatan kemampuan yang perlu dilakukan itu mulai dari aspek regulasi hingga kebutuhan perangkat deteksi dan penangkalannya.
"Karena harus diakui, keamanan laut kita masih menyisakan banyak celah rawan, baik di perbatasan maupun di perairan teritorial," kata dia.
Fahmi mengatakan, hal itu ditengarai bukan hanya karena persoalan keterbatasan alat utama sistem persenjataan (alutsista) saja, tapi juga karena praktik-praktik buruk dalam pengelolaan keamanan laut belum sepenuhnya hilang.
"Termasuk ego sektoral dan masih belum tuntasnya persoalan tumpang tindih kewenangan dalam pengelolaan keamanan laut," ungkap dia.
Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL), Laksamana TNI Yudo Margono, menargetkan waktu satu bulan dari sekarang untuk mengungkap kejelasan seaglider yang ditemukan nelayan di Laut Selayar, Sulawesi Selatan. Pengungkapan lebih lanjut akan dilakukan Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL (Pushidrosal).
"Bersama-sama dengan kementerian/lembaga terkait, saya beri waktu satu bulan Pak Kapushidros untuk bisa menentukan atau membuka hasilnya biar ada kepastian," ujar Yudo di Kantor Pushidrosal, Jakarta Utara, Senin (4/1).
TNI AL telah menyatakan alat serupa drone yang ditemukan di laut Indonesia itu merupakan seaglider, alat untuk riset bawah laut. Namun, alat tersebut juga dapat digunakan untuk keperluan industri atau bahkan pertahanan.
"Alat ini lebih pada untuk riset, riset bawah laut. Karena memang alat ini tidak bisa mendeteksi kapal. Jadi bukan untuk kegiatan mata-mata dan sebagainya," jelas Yudo.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
