IHRAM.CO.ID,NEW DELHI -- Wilayah federal India Jammu dan Kashmir (J&K) berencana untuk menarik investasi senilai hingga 4 miliar dolar dalam dua hingga tiga tahun ke depan. Agar investasi tersebut bisa masuk, maka akan ada jaminan keamanan bagi bisnis yang mendirikan toko di wilayah tersebut.
Letnan Gubernur J&K, Manoj Sinha, mengatakan bahwa pemerintahannya mengidentifikasi 2.400 hektar lahan untuk bisnis. Mereka pun akan membuat perusahaan yang masuk merasa aman.
“Kami memiliki anggaran tahunan sebesar 1 triliun rupee untuk wilayah tersebut dan sejumlah besar dari itu digunakan untuk memberikan keamanan bagi bisnis,” kata Sinha kepada sekelompok wartawan di New Delhi seperti dilansir Reuters.
Wilayah tersebut adalah satu-satunya negara bagian dengan mayoritas Muslim di India hingga Agustus 2019 dan memiliki otoritas sendiri. Namun, Perdana Menteri India, Narendra Modi, menetapkan daerah itu sebagai wilayah yang dikelola pemerintah federal.
Pemerintah juga sedang mengerjakan pertemuan tingkat tinggi investasi J&K setelah penundaan karena pandemi virus korona. “Kami berhubungan dengan semua rumah bisnis besar,” kata Sinha.
J&K adalah salah satu kawasan industri paling rendah di India, dengan pendapatan per kapita 62.145 rupee pada 2016/2017. Jumlah ini lebih rendah dari rata-rata nasional sebesar 82.229 rupee tetapi lebih tinggi dari beberapa negara bagian lain.
Pemerintah memaksakan perubahan di wilayah tersebut melalui tindakan keras dengan mengerahkan ribuan pasukan tambahan. Pemberlakukan pemadaman komunikasi dan menahan sejumlah orang pun dilakukan sehingga memicu kritik keras dari aktivis Hak Asasi Manusia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
